Jakarta, Aktual.co — Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah (pemda) ikut menjaga tingkat inflasi di daerahnya masing-masing dengan menjaga stabilitas harga berbagai komoditas termasuk pangan. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro setelah rapat di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (6/5), mengatakan selama ini terkesan masalah inflasi hanya tugas pemerintah pusat padahal seharusnya pemda memiliki tanggung jawab yang sama.
“Ada rencana pertemuan dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Kami hanya mengimbau bahwa masalah ekonomi di tingkat mereka adalah inflasi. Karena inflasi ini kesannya seperti hanya tugas pemerintah pusat padahal menyentuh langsung masyarakat setempat, seharusnya pemda punya tanggung jawab yang sama besarnya,” katanya.
Pada kesempatan itu Bambang bersama Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk rapat membahas tentang inflasi. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Wakil Presiden M Jusuf Kalla (JK).
Dalam pertemuan TPID nanti, kata Bambang, diharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat memimpin langsung rapat koordinasi tersebut agar pemerintah daerah sama-sama menjaga inflasi.
“BI ingin arahan dan dorongan Presiden untuk menjaga inflasi bagi pemda dengan pemerintah pusat. Misalnya kebutuhan bahan pokok, pemerintah daerah bisa melakukan operasi pasar, ada yang mungkin harga gula, beras yang sensitif, pemerintah daerah bisa segera menjaga harga tersebut. Hal-hal seperti itu yang dilakukan agar pemerintah daerah punya program untuk menjaga inflasi” katanya.
Bambang tidak ingin hal itu berlarut karena selama ini masalah inflasi misalnya soal pengadaan bahan pangan pokok, operasi pasar kesannya hanya tugas pemerintah pusat dan Bulog saja padahal pemda bisa melakukan hal yang sama minimal di wilayahnya.
“Pemda harusnya bisa menstabilkan harga paling tidak di wilayahnya. Hal-hal seperti itu didorong untuk menjaga inflasi,” katanya.
Ia mengatakan belakangan ini inflasi sudah mulai berada pada level rendah jika hal itu bisa dipertahankan maka Indonesia akan masuk pada kategori negara dengan inflasi rendah atau di bawah 5,0 persen.
Oleh karena itu hal-hal yang bisa dilakukan yakni dengan menjaga harga komoditas yang sering berfluktuasi dan pemda bisa fokus dalam hal itu termasuk untuk soal tarif angkutan umum.
Ia menegaskan pemerintah akan mempercepat pengeluaran terutama untuk pembangunan infrastruktur demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga inflasi dan menarik lebih banyak investasi untuk masuk ke Indonesia.
Artikel ini ditulis oleh:
