Jakarta, Aktual.co — Suku Anak Dalam (SAD) mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyelesaikan permasalahan atas lahan adat sebesar 3.550 hektar, yang ‘dicaplok’ oleh salah satu anak perusahaan sawit Malaysia yakni PT Asiatic Persada (Wilmar Group).
Dengan catatat, Jokowi tidak terjebak dengan skema kompensasi lahan sebesar 2.000 hektar yang dilakukan oleh pemerintah Batanghari.
“Kita akan melakukan aksi lagi supaya pak Jokowi terbangun dari tidurnya, umbar (menjelaskan) bahwa suku dalam ini memang ada. Begitu pula dengan BPN juga begitu, berfikir bahwa konflik suku anak dalam dengan PT Asiatic Persada apa belum selesai, makannya ada aksi ini,” kata salah satu perwakilan suku anak dalam, Abas Subuh kepada wartawan, di tenda pengungsian, di depan Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (25/12).
Ia pun meminta agar pemerintah pusat, tidak langsung percaya begitu saja dengan kompensasi 2.000 hektar lahan yang diberikan kepada suku dalam kepada 17 rumpun keturunan.
“Itu hanya rekayasa lembaga adat Batanghari yang merekayasa ada suku dalam ada 17 rumpun keturunan. Saya pun mempertanyakan apakah ada dari sabang smpe marauke ada tidak?, (apalagi) keturunan suku dalam itu ada bernama 17 rumpun keturunan, belum ada kami (dengar), (kami) ini tua di tanah bahar itu lah. Jadi tidak ada sejarahnya 17 rumpun keturunan empat nenek delapan puyang,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Nebby
