Jakarta, aktual.com – Nama Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun disebut-sebut masuk dalam bursa calon Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menanggapi hal tersebut, Istana menegaskan proses seleksi pimpinan OJK masih berada pada tahap awal.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan saat ini pemerintah masih fokus pada pembentukan panitia seleksi (pansel) pimpinan OJK. Ia menegaskan belum ada nama calon pimpinan OJK yang dibahas secara resmi.
“Belum ada. Nama-nama bakal calon pimpinan OJK belum muncul. Kalau pansel, beberapa nama sudah ada karena berasal dari berbagai unsur, termasuk Kementerian Keuangan,” ujar Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Prasetyo berharap proses seleksi dapat menghasilkan pimpinan OJK yang memiliki kapasitas dan penguasaan di bidang jasa keuangan. Menurutnya, peran OJK sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekosistem keuangan nasional.
“Kita harus memahami bahwa peran OJK sangat penting dalam menjaga ekosistem jasa keuangan kita, agar kejadian seperti dinamika pasar modal kemarin tidak terulang kembali,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, tiga pimpinan OJK telah mengundurkan diri, yakni Ketua DK OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara, serta Anggota DK OJK Inarno Djajadi. Pengunduran diri tersebut terjadi di tengah tekanan berat pasar saham nasional.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok hingga memicu penerapan mekanisme trading halt oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Pelemahan pasar turut dipengaruhi laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang merilis kebijakan interim terkait pasar modal Indonesia. Selain pimpinan OJK, Direktur Utama BEI Iman Rachman juga mengundurkan diri.
Di tengah kondisi tersebut, muncul nama Misbakhun—politisi Partai Golkar—dalam bursa calon Ketua DK OJK. Namun, wacana tersebut menuai kekhawatiran dari pelaku pasar.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kualitas dan integritas kandidat harus menjadi fokus utama dalam proses seleksi pimpinan OJK.
“Harus dipastikan kualitas kandidat pengganti Ketua OJK benar-benar profesional dan berpengalaman di bidang pengawasan sektor keuangan, baik pasar modal, perbankan, maupun asuransi,” kata Bhima, Selasa (4/2/2026).
Bhima menambahkan, latar belakang independen menjadi faktor krusial mengingat pasar membutuhkan figur yang kredibel dan mampu berkomunikasi dengan baik. Ia juga mengingatkan agar proses seleksi tidak dilakukan secara terburu-buru serta tetap berkomitmen melanjutkan reformasi pengawasan dan menindaklanjuti rekomendasi MSCI.
Pandangan serupa disampaikan Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan. Menurutnya, Ketua OJK idealnya berasal dari kalangan independen yang memahami industri keuangan secara mendalam.
“Setahu saya Pak Misbakhun adalah politisi. Sebaiknya pimpinan OJK berasal dari figur independen yang berpengalaman dan memahami industri perbankan serta keuangan,” ujar Trioksa.
Ia berharap pansel mampu menjaring figur-figur yang kompeten dan kredibel demi menjaga kepercayaan publik dan pelaku pasar. Sebagai informasi, proses seleksi Ketua DK OJK definitif telah resmi dimulai.
