Jakarta, Aktual.co — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku, maksud kedatangnnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi menyoal minimnya dukungan dari beberapa pihak dalam mengatasi permasalahan illegal fishing.
“Ada beberpa poin yang digarisbawahi bahwa ternyata Kementrian Kelautan dan Perikanan punya konsentrasi kuat untuk kemanan dan menegakan pelanggaran,” kata Ketua KPK Abraham Samad di gedung KPK, Rabu (24/12).
Namun sayangnya, berdasrkan hasil pengamatan, kata Samad, terdapat beberapa kementrian atau institusi tidak terlalu memberikan ruang atau dukungan yang kuat terhadap tujuan yang ingin dicapai oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan.
Dalam kesepatan tersebut, Samad mengatakan, sebelumnya pihak KPK pernah melakukan deklarasi bersama dengan beberapa lembaga hukum untuk sama-sama menjaga sumber daya laut Indonesia.
“KPK telah melakukan deklarasi bersama dengan TNI, Kepolisian dan Kejaksaan, deklarasi tersebut menyangkut penyelamatan sumber daya alam.”
Namun demikian, Samad menghimbau kepada lembaga atau kementrian khususnya TNI, Kepolisian dan Kejaksaan yang terlibat dalam deklarasi tersebut untuk merealisasikan apa yang telah dideklarasikan bersama.
“Saya ingin menegaskan bahwa pihak yang terkait dalam komitmen bersama untuk segera merealisasikan penyelamatan sumber daya alam, konkritnya pihak-pihak terkait, TNI, kepolisian harus memberi dukungan kuat, memberikan support kuat kepada Kementrian Kelautan dan Perikanan,” kata Samad.
Sementara ditambahkan oleh Menteri Susi terkait kedatangannya tersebut selain membicarakan permasalahan tentang pengelolaan sumber daya kelautan, dia juga memberikan data-data yang selama ini ia dapatkan dalam mengatasi illegal fishing.
“Data sudah saya berikan ke KPK sudah ditindaklanjuti,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
