Jakarta, Aktual.com – Project Director KSPP PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Blasius Popylus, menegaskan negara akan mengambil alih peran tengkulak melalui PT Agrinas Pangan guna menekan harga beras menjadi Rp8.500 per kilogram. Langkah tersebut dijalankan sebagai bagian dari mandat pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada.
“Kalau hari ini harga beras masih di kisaran Rp13.000 bahkan lebih, ke depan kita harus setara dengan harga pangan dunia, yaitu sekitar Rp8.500 untuk beras premium,” kata Blasius dalam Forum Zona Pangan HIPMI di Menara Bidakara 2, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Ia menjelaskan, salah satu penyebab harga beras sulit ditekan adalah rantai distribusi yang panjang dan ketergantungan petani pada tengkulak. Menurutnya, banyak petani meminjam modal dengan skema pembayaran gabah sehingga tidak pernah benar-benar menikmati Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan.
Dengan skema baru, pembiayaan petani akan diintegrasikan melalui ekosistem koperasi desa dan dukungan perbankan sehingga ketergantungan pada tengkulak dapat dikurangi. “Sehingga saatnya sekarang negara hadir melalui Agrinas untuk mengambil alih peran itu,” tegasnya.
Untuk merealisasikan target harga tersebut, Agrinas menerapkan mekanisasi penuh melalui model corporate plasma farming dan contract farming. Blasius menyebut penggunaan alat dan mesin pertanian modern mampu menekan biaya produksi hingga sekitar 60 persen.
Selain pembenahan di sektor budidaya, Agrinas juga membangun fasilitas pengolahan modern berupa dryer, silo, Rice Milling Unit (RMU), dan Feed Milling Unit (FMU). Blasius menekankan, selama ini keterbatasan pabrik penggilingan beras berstandar modern membuat hasil panen yang besar tidak sejalan dengan kualitas dan stabilitas pasokan beras di pasar.
“Program pertanian kita sudah begitu luar biasa untuk memproduksi beras. Namun demikian, kalau tidak mampu dibeli oleh masyarakat, kesejahteraan itu akan sulit terwujud,” ujarnya.
Melalui pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir, PT Agrinas Pangan Nusantara menargetkan pembentukan 20 kawasan sentra produksi pangan mulai 2026 di sejumlah wilayah prioritas. Pemerintah berharap intervensi langsung negara dalam rantai pasok pangan dapat menekan harga, meningkatkan kesejahteraan petani, serta membuka peluang usaha baru di sektor pertanian modern.
(Nur Aida Nasution)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
