Jakarta, aktual.com – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, disarankan tidak hanya menonaktifkan dan memecat anak buahnya di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) yang tersangkut kasus hukum.
Purbaya diminta bersih-bersih secara menyeluruh terhadap semua pegawai di DJP dan DJBC di seluruh Indonesia. Selain kasus yang terkait pegawai DJP dan DJBC dinilai tidak berdiri sendiri, hal itu juga demi menghindari perkara yang sama ke depannya.
“Pemecatan atau sekadar penonaktifan memang positif sebagai upaya solusi jangka pendek. Perlu ada upaya lebih jauh dan komprehensif untuk memastikan kasus korupsi tidak lagi terulang di lingkungan Kemenkeu,” kata pengamat kebijakan publik Ade Reza Hariyadi, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Menurut Reza, Purbaya perlu bersih-bersih dengan memperbaiki tata kelola birokrasi secara sistemik, mengingat praktik korupsi terus berkembang sehingga cara-cara lama tidak lagi efektif untuk pencegahan. Misalnya, dilakukan penguatan peran dan fungsi Inspektorat Kemenkeu.
“Perlu juga penguatan monev untuk memastikan ada peningkatan kinerja. Kalau untuk pelayanan, sistemnya dibuat lebih transparan, lebih mudah, bisa ditinjau masyarakat secara real time, dan hindari pembayaran secara langsung. Misalnya, melalui aplikasi atau dilakukan secara online. Dengan demikian, maka pelayanan lebih inklusif, terbuka, dan terkontrol dengan baik,” tuturnya.
Kendati demikian, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Krisnadwipayana (Unkris) ini mengapresiasi respons positif Menkeu Purbaya atas kasus-kasus korupsi yang melibatkan bawahannya. Menurutnya, hal itu sebagai sinyal bahwa pemerintah ingin berbenah.
“Sekecil apa pun perbaikan yang dilakukan memang harus kita apresiasi karena menunjukkan pemerintah tidak berdiam diri. Negara memang enggak boleh kalah sama mafia pajak dan mafia impor. Soalnya, ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi kita juga harus berhitung collateral damage yang ditimbulkan karena berhubungan dengan pendapatan negara, seperti terganggunya program pemerintah,” ucapnya.
Diketahui, KPK menetapkan tiga pegawai DJP sebagai tersangka korupsi terkait pengajuan restitusi pajak. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara pada Januari 2026. Pada awal Februari 2026, KPK kembali melakukan OTT yang melibatkan tiga pegawai KPP Madya Banjarmasin.
KPK juga membongkar kasus dugaan suap impor yang menjerat tiga pejabat DJBC. Adapun, Kejaksaan Agung mengungkap kasus manipulasi ekspor CPO yang dilakukan pejabat di institusi yang sama.
Menanggapi peristiwa tersebut, Purbaya memastikan akan bersih-bersih Kemenkeu dari praktik yang menyimpang. Ia pun memastikan akan mencopot pimpinan yang terbukti lalai mengawasi bawahan hingga terjadi pelanggaran, termasuk pejabat di DJP dan DJBC.
“Kalau sampai tersangka betul sampai level satu di bawah pimpinannya, kita akan ganti terus sampai ke atas. Tidak bisa lagi kita bilang, ‘Oh, saya tidak tahu itu di bawah saya, terlalu jauh’. Anda harus awasi itu,” tegas Purbaya belum lama ini.
Artikel ini ditulis oleh:
Eroby Jawi Fahmi
