Jakarta, Aktual.co —Fraksi Gerindra DPRD DKI temukan keluhan warga Jakarta di bidang kesehatan. Yakni dalam pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
“Antrinya luar biasa. Semoga bisa dimaksimalkan pengurusannya, hingga bisa sederhana dan tidak boleh ada calo,” kata Ketua Fraksi Gerindra Abdul Ghoni, saat menyampaikan hasil reses di Gedung DPRD DKI, sore tadi, Selasa (23/12).
Selain di proses pendaftaran, kata Ghoni, masyarakat juga masih merasa tidak puas dengan pelayanan rumah sakit mitra Pemprov DKI yang melayani pemegang kartu BPJS.
Salah satunya, warga kesulitan mendapat kamar. Alasan yang digunakan rumah sakit biasanya dengan mengatakan kamar untuk pasien sudah penuh.
Setelah ditelusuri, kata Ghoni, pihaknya menemukan hal itu disebabkan oleh adanya keterlambatan pembayaran dari Pemprov DKI ke rumah sakit. Akibatnya, mereka enggan menerima pasien.
“Jadi kalau orang (pemegang BPJS) mengurus, biasanya kamarnya penuh,” beber dia.
Soal masih banyaknya pasien pemegang BPJS yang ditolak rumah sakit, sebelumnya juga sudah diakui Dinas Kesehatan DKI. November lalu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati mengatakan dalam sehari pihaknya bisa menerima hingga 15.000 keluhan soal keterbatasan kamar.
“Awalnya rumah sakit menerima, tetapi setelah tahu itu pasien BPJS mereka bilang kamar penuh,” tutur dia, pertengahan November.
Dijelaskan Dien, saat ini ada 81 rumah sakit (RS) di Jakarta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 17 RS milik pemerintah dan 64 RS swasta. Namun jumlah itu belum bisa memenuhi kebutuhan kamar inap kelas C untuk pasien BPJS Kesehatan.
Kata dia lebih lanjut, Jakarta butuh sekitar 4.000 kamar kelas C. Sedangkan jumlah kamar yang tersedia hanya sekitar 2.400 kamar.
Untuk menutupi kekurangan, kata Dien, Pemprov DKI sedang membangun kamar baru di RS Koja, Jakarta Utara, dan RS Betawi, Jakarta Selatan, dengan kapasitas total 1.700 kamar.
”Kekurangannya ditambah dari puskesmas yang diubah menjadi RS tipe D. Jumlahnya sekitar 600 kamar,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
