Jakarta, aktual.com – Korea Utara (Korut) mengeluarkan peringatan keras kepada Korea Selatan (Korsel) bahwa setiap pengulangan pelanggaran wilayah udara akan memicu “respons mengerikan”. Ancaman itu disampaikan langsung oleh Kim Yo Jong, adik pemimpin Korut Kim Jong Un.
Dalam pernyataan yang dirilis media pemerintah, Jumat (13/2), Kim menegaskan bahwa setiap provokasi yang melanggar kedaulatan negaranya tidak akan ditoleransi. Ia menyebut Korut dengan nama resminya, Democratic People’s Republic of Korea (DPRK).
“Saya memberikan peringatan awal bahwa terulangnya provokasi yang melanggar kedaulatan mutlak DPRK pasti akan memicu respons yang mengerikan,” tegas Kim.
Pernyataan tersebut muncul setelah pejabat tinggi di Korea Selatan menyampaikan penyesalan atas dugaan penyusupan drone oleh pihak sipil ke wilayah udara Korut.
Sebelumnya, Pyongyang menuduh Seoul mengirim drone ke wilayahnya dan bahkan merilis gambar yang diklaim sebagai puing-puing pesawat tanpa awak tersebut. Namun militer Korsel membantah terlibat dan menyatakan masih menyelidiki kemungkinan drone itu dikirim kelompok sipil.
Awal pekan ini, Menteri Unifikasi Seoul menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Langkah itu memicu respons yang relatif positif dari Kim Yo Jong. Ia memuji sikap Seoul sebagai “perilaku yang cukup masuk akal”.
“Saya mengapresiasi hal itu sebagai perilaku yang cukup masuk akal,” ujarnya.
Meski demikian, Kim tetap melontarkan ancaman keras. Ia menegaskan bahwa “berbagai rencana serangan balik telah tersedia” jika insiden serupa terulang, bahkan menyebut pembalasan yang akan dilakukan “melampaui batas proporsionalitas”.
Kementerian Unifikasi Seoul menilai pernyataan tersebut sebagai sinyal bahwa Pyongyang membuka ruang bagi upaya meredakan ketegangan dan mencegah insiden yang tidak diinginkan di Semenanjung Korea.
Insiden drone ini terjadi di tengah perlombaan kedua negara dalam meningkatkan kapabilitas drone militer. Hubungan kedua negara memang masih membeku, meski Presiden Lee Jae Myung berupaya memperbaiki hubungan sejak menjabat pada Juni tahun lalu. Hingga kini, Kim Jong Un berulang kali menolak tawaran dialog dari Seoul.
Arah kebijakan Korut diperkirakan akan semakin jelas akhir bulan ini saat Pyongyang menggelar kongres partai yang berkuasa. Dalam forum tersebut, Kim biasanya memaparkan garis besar strategi lima tahunan, termasuk penguatan penangkal perang nuklir negara itu.
Isu drone sendiri menjadi sensitif sejak 2022, ketika Korut mengirim lima pesawat tak berawak melintasi perbatasan, termasuk satu yang terbang dekat kantor Presiden saat itu, Yoon Suk Yeol. Militer Korsel kala itu gagal menembak jatuh drone dengan alasan risiko di wilayah padat penduduk.
Yoon kemudian dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya tahun lalu setelah deklarasi darurat militer singkat pada 2024. Ia juga dituduh sempat mempertimbangkan langkah provokatif, termasuk pengiriman drone lintas batas, untuk memicu konfrontasi militer dengan Korut. Namun menurut jaksa, rencana tersebut tidak membuahkan respons dari Pyongyang.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
