Jakarta, Aktual.co — Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa pihak Pemprov DKI akan segera melunasi pembayaran tagihan listrik di beberapa kantor milik Pemprov, rumah pompa dan puskesmas.
“Kemarin saya sudah ketemu temen-temen PLN. Mereka bilang mau tutup tahun jadi tagihan yang Rp 800 juta yang Rp 1 miliar itu harus full dibayar karena mau tutup buku. Mereka juga tidak bisa kalau kita tagihannya Rp 1,2 miliar tetapi dibayarnya hanya Rp 1 miliar dulu,” ujarnya di Balai Kota, Selasa (23/12).
Heru juga mengatakan PLN memberikan himbauan agar tagihan yang bisa dibayarkan secara penuh agar dibayarkan bulan Desember ini. Jika memang ada tagihan yang belum bisa dibayarkan karena kekurangan dana, PLN menghimbau agar Januari dapat diselesaikan.
“Manager area PLN dengan masing-masing petugas di wilayah kami juga kami harapkan bisa bekerjasama untuk menyelesaikan pembayaran,” ujarnya.
Lanjutnya, pihak PLN hingga saat ini belum mematikan aliran listrik, hanya memberikan surat peringatan. “Jadi sampai hari ini mereka memberikan peringatan untuk yang nunggak di bawah Pemda DKI baik Walikota, Kecamatan,” ujarnya.
Heru mengatakan akan tagihan pembayaran akan diselesaikan satu atau dua hari kedepan. Namun, ada beberapa tempat yang mesti ditundap pembayarannya karena dana anggaran tarif listriknya tidak cukup.
“Seperti Walikota Jakarta Utara belum dapat membayar karena tagihan mereka Rp 800 juta tapi anggarannya hanya ada Rp 716 juta, jadi kurang,” ujarnya.
“Balai Kota juga belum, kan belum bayar nih, mungkin hari ini dibayar,” tambahnya.
Ketika ditanyakan mengenai besaran tagihan, Heru tidak merinci tagihan per wilayah. “Saya gak hafal tapi besar-besar semua. Bisa puluhan miliar. PU saja miliar,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
