Jakarta, Aktual.com — Presiden RI Prabowo Subianto memulai rangkaian kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat (AS). Selain dijadwalkan bertemu Presiden AS Donald Trump, Prabowo juga diagendakan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza sebagai bagian dari diplomasi aktif Indonesia.
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, meminta Presiden Prabowo memaksimalkan peran Indonesia untuk menunaikan komitmen yang telah disampaikan sebelumnya, termasuk di hadapan pimpinan ormas Islam, yakni mendorong penghentian perang dan memastikan kemerdekaan Palestina.
“Kehadiran Presiden Prabowo di Amerika Serikat, di mana salah satu agendanya menghadiri KTT perdana Dewan Perdamaian, harus betul-betul dimanfaatkan untuk menghentikan perang yang menghadirkan genosida dan segala pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina,” kata Hidayat dalam keterangan tertulis yang dikutip, Kamis (19/2/2026).
Politikus PKS itu menegaskan, tujuan akhir dari langkah diplomasi Indonesia harus jelas, yakni menghadirkan perdamaian yang adil sekaligus memastikan kemerdekaan Palestina sesuai amanat konstitusi.
Menurut Hidayat, momentum KTT BoP juga perlu dimaksimalkan bersama negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang tergabung dalam forum tersebut. Ia menyebut para menteri luar negeri dari negara OKI—antara lain Indonesia, Mesir, Turki, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan—telah beberapa kali menyampaikan sikap bersama menolak tindakan keras Israel yang dinilai melanggar perjanjian damai.
“Hadirnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian harus sesuai tujuan awal pembentukannya, yaitu menghentikan perang, menghadirkan perdamaian yang adil bagi semua pihak, dan mewujudkan kemerdekaan Palestina. Bukan untuk tujuan lain, apalagi menjadi stempel legitimasi moral bagi Israel,” ujarnya.
Ia menambahkan, harapan tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat Palestina di Jalur Gaza yang menginginkan forum Dewan Perdamaian mampu menghentikan perang serta berbagai pelanggaran yang masih berlangsung.
Lebih lanjut, Hidayat menilai kehadiran Presiden Prabowo juga penting untuk menjawab kritik dan kekhawatiran publik dalam negeri terkait partisipasi Indonesia dalam BoP. Sejumlah kalangan, kata dia, khawatir forum tersebut justru dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperoleh legitimasi internasional.
“Kritik dan kekhawatiran ini harus dijawab secara konkret. Forum KTT perdana Dewan Perdamaian adalah momentum yang tepat untuk menjawabnya,” tegasnya.
Hidayat juga mendorong pemerintah memperkuat koordinasi dengan negara-negara sahabat anggota OKI seperti Arab Saudi, Pakistan, Turki, dan Qatar guna menyeimbangkan dinamika di dalam BoP, termasuk mengantisipasi dominasi Amerika Serikat.
Di sisi lain, ia menyampaikan dukungan terhadap agenda ekonomi Presiden Prabowo di AS, termasuk pertemuan dengan pelaku bisnis dan rencana penandatanganan perjanjian perdagangan timbal balik yang telah dinegosiasikan sejak 2025.
“Semoga agenda ini memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi kedua negara, namun tetap dalam koridor kepentingan nasional dan kemaslahatan ekonomi rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
