Jakarta, Aktual.co — Rencana pemerintah Jokowi yang tahun depan akan membayar sisa ganti rugi lumpur Lapindo senilai Rp 781 miliar, dinilai sebuah langkah cepat dana tepat.
Hal itu disampaikan politisi muda Partai Golkar, Muhammad Misbakhun, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (22/12).
“Ini adalah sebuah jalan keluar yang diberikan dalam menyelesaikan permasalahan Lapindo. Dan jalan keluarnya adalah dengan memberi talangan (oleh pemerintah) agar permasalahan ini cepat selesai,” kata dia.
“Dan ini menurut saya skema terbaik yang bsa dilakukan baik pemerintah maupun PT Lapindo,” imbuhnya.
Sementra itu, ketika ditanya soal yang menjadikan tanah area terdampak yang dijadikan jaminan kepada pemerintah untuk mengucurkan dana sebesar Rp781 miliar? Anggota Komisi XI DPR RI itu berpendapat bila itu bisa dilakukan.
“Kan ada transaksi jual beli antara PT Lapindo dengan tanah yang dibebaskan, transaksi jual beli bersertifikat dan ada akte jual belinya, sehingga itu yang dijaminkan kepada pemerintah, sehingga pemerintah mmberikan talangan itu tdak gratis dan ada jaminan asetnya,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
