Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal, merespons penunjukan Indonesia sebagai Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (Stabilization Force/ISF) di Gaza, Palestina. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa yang akrab disapa Deng Ical itu menegaskan rencana pengiriman pasukan harus dibahas secara mendalam bersama DPR.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut berencana mengirim sekitar 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia ke wilayah Gaza sebagai bagian dari misi ISF yang merupakan gabungan negara anggota Board of Peace (BoP).
Deng Ical menilai pengiriman pasukan ke wilayah konflik aktif bukan keputusan sederhana. Ia mengingatkan bahwa Gaza merupakan kawasan berisiko tinggi bagi keselamatan prajurit.
“Pengiriman pasukan ke Gaza membutuhkan kesiapan khusus, baik dari sisi strategi, perlengkapan, hingga mitigasi risiko. Potensi gesekan dengan pasukan perlawanan di Gaza sangat besar dan tidak bisa dianggap ringan,” ujar Deng Ical dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/2/2026).
Menurutnya, keputusan strategis tersebut harus melalui pembahasan matang dan transparan. Komisi I DPR RI, kata dia, perlu segera menggelar rapat khusus dengan Kementerian Pertahanan untuk mengurai detail rencana tersebut.
“Pertemuan ini penting agar publik mengetahui secara jelas tujuan, mandat, aturan pelibatan (rules of engagement), serta skema perlindungan bagi prajurit kita. Jangan sampai ada keputusan strategis yang minim penjelasan kepada rakyat,” tegasnya.
Deng Ical juga menyoroti pernyataan Komandan ISF, Mayor Jenderal Jasper Jeffers, yang menyebut pasukan akan dikerahkan ke lima sektor, dengan masing-masing sektor ditempatkan satu brigade. Dalam jangka pendek, ISF akan difokuskan ke sektor Rafah bersamaan dengan pelatihan kepolisian.
Sementara dalam jangka panjang, ISF menargetkan pembentukan 12.000 personel kepolisian serta 20.000 tentara ISF. Deng Ical menilai rencana tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait kedaulatan rakyat Gaza.
“Kalau melihat rencana itu, ISF akan betul-betul menguasai dan mengendalikan Gaza. Pertanyaannya, di mana kedaulatan rakyat Gaza? Apakah ini bukan bentuk penjajahan baru?” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sumber utama konflik dan kehancuran di Gaza adalah agresi Israel yang hingga kini masih berlangsung. Karena itu, menurutnya, mandat pasukan stabilisasi seharusnya berfokus pada penjagaan perdamaian, bukan pengambilalihan kendali wilayah.
“Mandat pasukan stabilisasi adalah menjaga perdamaian, bukan mengambil alih kendali wilayah. Biarlah warga Gaza yang mengatur wilayah mereka sendiri,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
