Jakarta, Aktual.com – Studi akademik mengungkap dugaan relasi erat antara negara dan kekuatan oligarki di balik ekspansi tambang nikel Harita Grup di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Temuan tersebut dipaparkan dalam diskusi publik yang membedah tesis karya Muhammad Iqbal Tarafannur di Tjikko Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).
Dalam tesis berjudul “Hubungan Negara dan Oligarki: Jalinan Bisnis dan Meluasnya Operasi Pertambangan Nikel, Studi Kasus: PT Harita Group di Pulau Obi, Halmahera Selatan” , Iqbal menyoroti proyek hilirisasi nikel nasional yang dinilai tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan negara dalam menopang investasi industri skala besar.
“Tidak mungkin operasi sebesar ini berjalan tanpa campur tangan negara,” ujar Iqbal dalam forum.
Sebagai putra daerah Halmahera Selatan, ia mengaku terdorong meneliti isu tersebut karena melihat langsung perubahan yang terjadi di kampung halamannya. Menurutnya, ekspansi pertambangan di Pulau Obi telah mengubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat secara signifikan.
Iqbal menjelaskan, kehadiran industri nikel memang membawa dampak ekonomi seperti penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan daerah. Namun, di sisi lain, muncul konsekuensi sosial yang tidak kecil.
“Warga yang sebelumnya hidup dari pertanian, perkebunan, dan melaut dipaksa beralih menjadi buruh industri. Ini bukan sekadar perubahan pekerjaan, tetapi perubahan pola hidup,” katanya.
Dalam risetnya, ia menyoroti fenomena transisi agraria paksa akibat perluasan konsesi tambang. Berkurangnya lahan produktif membuat sebagian masyarakat kehilangan sumber penghidupan utama.
Iqbal juga mempertanyakan validitas data penyerapan tenaga kerja yang kerap dijadikan legitimasi ekspansi tambang. Data resmi pemerintah daerah menyebut sekitar 23 ribu pekerja, sementara sumber lain menunjukkan angka hingga 32 ribu.
“Perbedaan ini harus diverifikasi secara transparan,” tegasnya.
Selain itu, ia menyinggung persoalan ketimpangan, pemutusan hubungan kerja terhadap aktivis buruh, serta belum optimalnya pembentukan serikat pekerja. Keluhan mengenai masuknya tenaga kerja asing dalam jumlah besar juga mengemuka dalam diskusi.
Iqbal menilai posisi negara dalam agenda hilirisasi bersifat strategis sekaligus problematis. Di satu sisi mendorong investasi dan industrialisasi, namun di sisi lain harus memastikan perlindungan masyarakat lokal serta keberlanjutan lingkungan.
“Agenda industrialisasi tidak boleh mengorbankan warga dan ekosistem pulau kecil,” ujarnya.
Forum diskusi menghadirkan Iqbal bersama Erwin Suryana dari KIARA dan Ronald Loblobly dari Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST). Para pembicara menilai kajian ini penting sebagai bahan evaluasi kritis agar hilirisasi nikel nasional berjalan lebih adil dan berkelanjutan.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
