Jakarta, Aktual.com – Trainer dan Financial Planner, Ust. Luthfi CPC, menyatakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berperan menutup selisih biaya haji Rp56 juta yang saat ini dibayarkan jemaah. Ia menegaskan angka tersebut bukanlah total riil biaya penyelenggaraan ibadah haji yang sebenarnya.
“Kalau tidak ada satu ini, tidak berangkat juga. Kenapa? Karena dia yang menutup kekurangannya. Banyak orang melihatnya hanya bayar sekitar Rp56 juta, padahal biaya perjalanan dan pelaksanaan itu lebih besar dari yang dibayarkan,” ujar Luthfi dalam acara Bukber & Bincang Santai Ramadan 1447 H yang diadakan oleh Aktual.com di Zawiyah Arraudhah, Selasa (3/3/2026).
Menurut dia, komponen biaya perjalanan saja sudah mendekati angka yang disetor jemaah, sementara masih terdapat berbagai kebutuhan operasional selama di Tanah Suci. Selisih antara biaya riil dan setoran tersebut kemudian ditutup dari hasil pengelolaan dana haji.
Luthfi menjelaskan, dana itu bersumber dari setoran awal calon jemaah yang kemudian dikembangkan secara produktif. “Dananya dari jemaah yang mendaftar, dikelola, lalu manfaatnya disalurkan kembali untuk kepentingan jemaah agar biaya yang dibayar tidak melonjak,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa Cing Luthfi itu mengibaratkan mekanisme tersebut sebagai sistem penyangga yang membuat biaya terlihat lebih ringan dari nilai sebenarnya. Dengan skema yang telah disepakati bersama pemerintah dan DPR, jemaah tidak langsung menanggung dampak kenaikan biaya akibat gejolak global.
Besarnya dana kelolaan haji, lanjut dia, menuntut profesionalisme dan transparansi agar manfaatnya berkelanjutan.
“Kalau disuruh bayar Rp55 juta atau Rp56 juta, kelihatannya hanya sebesar itu, tetapi sisanya ada yang membayarkan melalui pengelolaan dana haji. Artinya, pengelolaannya harus aman, profesional, dan benar-benar untuk umat,” tegasnya.
Selain membahas selisih biaya, financial planner tersebut juga mengingatkan pentingnya kesiapan individu dalam merencanakan keberangkatan. Masa tunggu yang panjang membuat calon jemaah perlu menetapkan target sejak awal dan membuka tabungan haji lebih dini.
Di tengah sorotan publik terhadap biaya haji Rp56 juta, ia menilai pemahaman tentang peran BPKH penting agar tidak terjadi kesalahpahaman. Menurutnya, literasi keuangan yang baik akan membantu masyarakat memahami bahwa selisih biaya ditutup melalui mekanisme pengelolaan dana yang terstruktur, bukan sekadar subsidi tanpa perhitungan.
(Nur Aida Nasution)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
