Jakarta, Aktual.com – Chief Economist Permata Bank Josua Pardede, menilai kepemimpinan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi momentum penting untuk memulihkan kepercayaan pasar di tengah ketidakpastian global. Pergantian pimpinan regulator dinilai diperlukan guna memperkuat keyakinan pelaku industri keuangan dan investor terhadap arah kebijakan sektor jasa keuangan.
“Momentum positif ya di tengah, kalau kita melihat kilas balik di Januari lalu dan juga di awal Februari, memang ada kebutuhan kepemimpinan yang bisa meningkatkan kepercayaan pasar,” ujarnya dalam konferensi pers Permata Bank Public Expose 2026 di Gedung WTC 2, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Menurut dia, pemulihan kepercayaan pasar harus diikuti langkah regulator yang cepat, tegas, dan konsisten dalam menjalankan kebijakan pengawasan. Hal tersebut dinilai penting agar stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga di tengah dinamika global.
Ekonom Permata Bank itu juga menyoroti salah satu pekerjaan rumah mendesak bagi pimpinan baru OJK, yakni mempercepat reformasi integritas di pasar modal. Pembenahan tersebut mencakup peningkatan transparansi kepemilikan saham, klasifikasi investor, hingga penyempurnaan aturan free float di bursa.
“Harapannya regulator ini cepat, tegas, transparan, konsisten, dan dalam jangka pendek pekerjaan rumah yang cukup mendesak adalah mempercepat reformasi integritas di pasar modal,” ujar Josua.
Selain pasar modal, sektor perbankan juga dinilai menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi melalui pengawasan yang adaptif. Regulator, lanjut Josua, harus memastikan pengawasan industri keuangan tidak tertinggal dari perubahan risiko yang berkembang.
“PR pimpinan baru OJK adalah bagaimana memastikan pengawasan ini juga tidak tertinggal oleh perubahan risiko,” tegasnya.
Ia menambahkan kualitas aset perbankan perlu dijaga agar pertumbuhan kredit tidak menimbulkan risiko di kemudian hari. Di sisi lain, percepatan transmisi penurunan suku bunga juga diperlukan agar fungsi intermediasi perbankan dapat berjalan optimal.
Penguatan pengawasan pada segmen perbankan yang relatif rentan seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank pembangunan daerah juga dinilai tetap krusial. Tren pencabutan izin sejumlah BPR dalam beberapa waktu terakhir menjadi sinyal bahwa pengawasan mikroprudensial perlu terus diperkuat.
Diketahui, DPR RI telah menyetujui Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menggantikan Mahendra Siregar melalui uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI pada Rabu (11/3/2026).
Friderica, yang akrab disapa Kiki, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK serta memiliki pengalaman panjang di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Ia sebelumnya menyatakan reformasi integritas pasar modal akan menjadi fokus utama kepemimpinannya di OJK. Agenda tersebut akan dijalankan melalui sejumlah langkah prioritas, mulai dari penguatan transparansi data, peningkatan likuiditas pasar, hingga penegakan hukum di sektor pasar modal guna memperkuat kepercayaan investor.
(Nur Aida Nasution)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
