Jakarta, Aktual.co — Pemerintah perlu membangun Kerangka Kerja Pendugaan Stok Ikan Nasional yang partisipatif dan terbuka serta mempertimbangkan kondisi aktual perikanan Indonesia seperti Zona Ekonomi Eksklusif, kekayaan ekosistem serta jenis armada tangkap.
“Pendugaan stok ikan yang baik membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena bergantung pada ketersediaan dan mutu data yang disiplin,” kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Arifsyah M Nasution dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (5/5).
Untuk itu, ujar dia, pemerintah perlu mendahulukan dan mengundang berbagai pakar perikanan dari seluruh Indonesia agar dapat segera melahirkan konsensus dan protokol bersama mengenai tata cara pendugaan stok ikan yang dapat diakses oleh publik.
Selain itu, lanjutnya, hal lain yang tak kalah penting dalam fasilitasi komunikasi adalah menyamakan langkah pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk secara bertahap beralih dari penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang menjadi alat tangkap yang ramah lingkungan.
Dalam hal ini, ia menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian juga menjadi sangat penting. “Sejauh ini langkah pembenahan oleh KKP berjalan ke arah yang benar. Perubahan sedang terjadi, dan dibutuhkan kerja multipihak dan kegigihan bersama untuk menjadikan laut sebagai masa depan Indonesia,” pungkas Arifsyah.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berdasarkan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bakal meluncurkan program kajian stok ikan nasional sebagai dasar pengambilan kebijakan sektor kelautan dan perikanan.
“Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan akan melakukan Kajian Stok Nasional 2015 dengan anggaran sekitar Rp 44,4 miliar. Angka ini meningkat lebih dari 1.000 persen dibanding anggaran tahun 2003,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan KKP Achmad Poernomo di Jakarta, Kamis (23/4).
Menurut Achmad, program kajian stok tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas data secara revolusioner, dan selanjutnya akan meningkatkan akurasi potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di Indonesia bagi peningkatan kesejahteraan nelayan.
Ia memaparkan, dalam periode 1997-2013 setidaknya telah dilakukan delapan kajian stok yang dimulai pada tahun 1997 dengan hasil 6,19 juta ton dan terakhir pada tahun 2013 dengan hasil 7,3 juta ton.
“Sebenarnya, kajian stok pada tahun 2013 dilakukan dengan menggunakan kualitas data yang lebih baik dan melakukan kajian yang lebih detail terhadap kelompok ikan, dengan demikian hasil kajian tersebut lebih akurat dari kajian stok sebelumnya,” katanya.
Meski begitu, ujar dia, peningkatan akurasi kajian tetap diperlukan, terutama pada permasalahan kualitas data masukan.
Achmad memaparkan, peningkatan kualitas data sangat tergantung pada pendanaan dan pada dekade terakhir anggaran kajian harus diakui belum memadai. “Oleh karena itu, Program Kajian Stok Nasional ini diadakan pada 2015,” ujarnya
Artikel ini ditulis oleh:
