Jakarta, Aktual.com — DPR RI mengingatkan pemerintah agar merumuskan kebijakan pengendalian tembakau secara hati-hati dan tidak menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang luas, termasuk potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan pihaknya akan mengawal ketat arah kebijakan tersebut agar tetap seimbang antara aspek kesehatan dan keberlangsungan ekonomi.
Pernyataan itu disampaikan merespons wacana pembatasan kadar nikotin dan tar yang diusulkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta rencana penerapan kemasan polos (plain packaging) oleh Kementerian Kesehatan.
“Regulasi harus proporsional. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru memicu gelombang PHK dan mengganggu stabilitas ekonomi,” ujar Nurhadi dalam keterangan tertulis, Jumat (3/4/2026).
Menurutnya, kebijakan kemasan polos perlu dikaji secara komprehensif karena berdampak luas, tidak hanya pada industri hasil tembakau, tetapi juga petani, tenaga kerja, pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), hingga penerimaan negara.
Politikus Partai NasDem itu juga menyoroti aspek hukum dalam penerapan kebijakan tersebut, khususnya terkait perlindungan hak usaha dan identitas merek dalam perdagangan.
“Jika identitas merek dihapus sepenuhnya, perlu dikaji apakah kebijakan tersebut masih dalam koridor regulasi atau justru berlebihan,” katanya.
Ia menambahkan, kebijakan peringatan kesehatan bergambar atau Graphic Health Warning (GHW) yang telah diterapkan selama ini dinilai sudah cukup memberikan edukasi kepada masyarakat.
Karena itu, DPR menilai setiap tambahan regulasi harus disusun berdasarkan kajian yang matang, berbasis data, dan mempertimbangkan dampak lintas sektor.
“Kami akan memastikan kebijakan yang diambil tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan keberlanjutan ekonomi nasional,” ujar Nurhadi.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
