Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mendesak pemerintah segera melakukan intervensi konkret untuk menstabilkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang mengalami penurunan di tingkat petani.
Penurunan harga disebut terjadi setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), badan usaha milik negara (BUMN) yang dirancang sebagai eksportir tunggal komoditas sumber daya alam strategis.
Menurut Syafruddin, pembentukan DSI pada dasarnya bertujuan memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas nasional, termasuk mencegah praktik under invoicing dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Namun, implementasinya dinilai tidak boleh menimbulkan ketidakpastian pasar yang merugikan petani.
“Keberadaan DSI seharusnya mampu mengerek harga jual tandan sawit petani, bukan malah menjadi benalu baru dalam rantai distribusi,” ujar Syafruddin di Jakarta, Minggu (24/5/2026).
Ia menyoroti anjloknya harga TBS di sejumlah daerah yang dinilai sudah berada di bawah tingkat kewajaran. Kondisi ini berdampak langsung terhadap pendapatan petani rakyat yang menjadi tulang punggung industri sawit nasional.
Syafruddin meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak kebijakan tersebut, khususnya terhadap mekanisme pasar dan rantai distribusi komoditas sawit. Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi permainan harga oleh pihak tertentu yang memanfaatkan masa transisi kebijakan.
“Kalau setelah pembentukan DSI harga sawit tetap jauh berbeda dibanding sebelumnya, itu artinya negara kalah dengan tengkulak. Ini tidak boleh terjadi,” tegas politikus PKB ini.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kehadiran negara dalam melindungi petani dari ketidakpastian harga. Pemerintah diminta memastikan tata niaga sawit berjalan transparan, adil, dan memberikan manfaat langsung bagi petani.
Selain itu, Syafruddin juga mendorong kementerian terkait membuka ruang dialog dengan pelaku industri, koperasi, dan asosiasi petani guna mencari solusi konkret dalam menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan industri sawit nasional.
“Petani sawit tidak membutuhkan janji, tetapi kepastian harga dan keberpihakan negara,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
