Jakarta, Aktual.co —Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DKI, Andi Baso Mappapoleonro mengaku banyak mendapat kritik dari DPRD DKI di rapat pembahasan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Salah satunya, mengenai target pendapatan dan penerimaan yang dianggap terlalu terlalu percaya diri, namun tidak realistis.
“Sarannya ya pendapatan penerimaan jangan terlalu over. Misalnya dapat lima jangan minta 10. Pendapatan yang dianggap terlalu ‘over confident’,” ujarnya, saat ditemui di DPRD DKI usai rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD di Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (12/12).
Untuk itu, Baso berjanji pihaknya akan merevisi kembali target pendapatan agar sesuai dengan saran DPRD. “Kita akan buat serealistis mungkin. Akan direvisi terus semua. Saran-saran (DPRD) agar realistis banget lah,” kata dia.
Selain di penyerapan dan pendapatan, kata Baso, kritik juga dilayangkan anggota dewan mengenai pengajuan dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) ke 14 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jumlah Rp 11,3 triliun untuk PMP bagi BUMD dianggap DPRD terlalu besar dan belum terperinci kegunaannya.
Wakil Ketua Banggar DKI, M Taufik, berpendapat Pemprov DKI harusnya memprioritaskan BUMD mana yang layak dapat PMP. Yang dipersoalkan DPRD, kata dia, bukan di soal besaran anggarannya. Tapi mengenai kajiannya yang belum ada.
“Dia (Pemprov) mau ngasih PMP buat apa? Mau buat apa dengan ditambahin modal ini?” kata Taufik, Jumat (12/12).
Ditambahkannya, kajian yang jelas diperlukan karena penambahan modal ke sejumlah BUMD berpotensi mengalami kerugian.
“Kalau jelas perinciannya untuk pengembangan perusahannnya ya nggak apa-apa. Namun harus ada prioritasnya, usaha apa yang diberikan,” tutur dia.
Artikel ini ditulis oleh:
