Jakarta, Aktual.co —DPRD DKI mengkritik anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) ke 14 BUMD Pemprov DKI hingga triliunan rupiah, yang dinilai terlalu besar.
Kritik dilontarkan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov DKI, Rabu (10/12) kemarin.
Namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berpendapat suntikan dana ke 14 BUMD milik DKI tetap diperlukan. Guna ‘menyembuhkan’ BUMD yang kondisinya tidak baik.
“Untuk sehatin BUMD kita kan juga harus kasih PMP,” ujarnya di Balai Kota, Kamis (11/12).
Lagipula, kata Ahok, pihak Pemprov DKI sebelumnya juga telah melakukan tindakan ke sejumlah BUMD yang dianggap ‘sakit’. Yakni dengan mengganti seluruh jajaran direksi.
“Seperti PD Dharma Jaya, kan saya ganti direksinya. Saya harus suntik (dana) dong. Kalau dia nggak beres baru kita bubarin saja,” ujarnya.
Kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono, para anggota dewan mengkritik lantaran ragu kucuran dana PMP hingga triliunan rupiah memang benar bakal digunakan sepenuhnya oleh BUMD.
“Mereka (DPRD) takutnya kalau PMP misalkan Rp 1 triliun tapi (BUMD) malah tidak melakukan pembangunan sebesar itu. Misal, nyatanya hanya Rp 50 miliar saja,” ujar Heru, Rabu (10/12) kemarin.
Namun Heru memastikan BUMD tetap akan diberi kucuran PMP. Hanya saja untuk besarannya masih akan dibicarakan dengan DPRD. Diinformasikan, dana PMP yang diajukan Pemprov DKI untuk 14 BUMD di APBD 2015 adalah Rp 11,3 triliun. Meningkat Rp4,2 triliun dibanding PMP tahun 2014 Rp 7,1 triliun.
Artikel ini ditulis oleh:
