Semarang, Aktual.co — Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah, Satrio Hidayat mengatakan pembangunan pelabuhan Cilacap yang ditargetkan beroperasi tahun 2021 mendatang, diharapkan dapat membuka jalur pasar dunia industri.
“Pembangunan pelabuhan merupakan rencana pelabuhan yang mendorong industri di kawasan Jabar dan Jateng. Tahun ini baru memasuki tahap persiapan,” terang dia kepada aktual.co di kantor kerjanya, Senin (4/5).
Ia mengatakan rencana pelabuhan difungsikan untuk mengoptimalkan muatan barang (countainer). Sebab, pelabuhan Cilacap ini direncanakan menjadi induk pelabuhan ekspor-impor di kawasan nasional industri.
Menurut dia, pembangunan pelabuhan ini sangat strategis untuk pengembangan industri kawasan nasional.Sekaligus mendorong pengembangan industri yang ada di Kuningan Jawa Barat.
Saat ini, kata dia, pelabuhan di Cilacap yang ada saat ini tidak optimal untuk arus bongkar muat barang perusahaan-perusahaan, seperti rencana aktifitas PLTU yang menghasilkan energi listrik berkapasitas 5.000 megawatt.
Selama ini, perusahaan yang sudah ada mendirikan dermaga khusus bongkar muat barang. Sementara, dibutuhkan induk dermaga khusus yang membongkar muatan. Efekfivitas operasional bongkar muat barang sudah tidak bisa menampung. Kapasitas pelabuhan sangat kecil, sehingga berpengaruh pada penurunan ekonomi sebesar 10 persen.
“Perusahaan yang saat ini berdiri dan pembangunan dermaga-dermaga khusus bongkar curah, seperti batu bara. Efektitas operasional kegiatan bongkar muat menjadi lambat. Bagi pengusaha, itu menjadi kendala,” ujar dia.
Proyek yang baru diketahui baru senilai Rp1,5 trilun secara persis berada di tangan Kementerian BUMN. Investasi sebesar itu rencanan pemerintah menggandeng para investor.
Hingga saat ini, proses pembangunan pelabuhan Cilacap mash pada tahan masih menghitung jumlah kebutuhan lahan. Sedangkan, izin persyaratan pembangunan, izin pendirian dan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) belum memasuki tahapan itu.
“Proyek itu masih disusun dan direncanakan di Kementerian BUMN,” pungkas Satrio.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
