Yogyakarta, Aktual.co — Ketua Masyarakat Anti Korupsi DIY, Tri Wahyu menilai peringatan hari anti korupsi yang rencananya akan dipusatkan di Yogyakarta dan dihadiri Presiden Jokowi, belum berbanding lurus dengan progresifitas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di daerah.
“Kita lihat di Jogja kasus korupsi dana hibah Persiba yang melibatkan mantan bupati Bantul sekaligus Politisi PDIP sampai saat ini belum ada progresifitas meski telah satu tahun berjalan. Dan kebetulan kemarin di Jabar yang ditangkap dari Golkar sedang di Madura dari Gerindra. Yang kita takutkan dengan melihat posisi Menkumham dan Jaksa Agung yang berasal dari parpol, penegakan hukum akan tebang pilih,” kata dia di UGM Senin (8/12).
Dia juga menyoroti kinerja parlemen yang selama ini dinilai hanya memakan gaji buta karena tidak melakukan fungsinya baik itu fungsi monitoring, bugeting atau legislasi. Sementara itu, peneliti senior Pukat UGM Hifdzil Alim menilai parpol mestinya harus mulai berubah, dari alat elit menjadi alat publik, sehingga dapat menuju ke arah yang lebih baik.
“Kenyatananya Parpol sekarang tidak mendukung proses penegakan hukum dan anti korupsi. Karena itu saya mendorong agar KIH dan KMP dibubarkan. Tidak perlu lagi ada koalisi. Karena dalam kerangka pemberantasan korupsi itu sangat merugikan,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
