Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah meminta pemerintah, utamanya Menteri Hukum dan HAM untuk tidak melanggar aturan dan UU yang berlaku dalam menetapkan keabsahan partai politik seperti Partai Golkar.
“Saya percaya Menkumham pastilah lebih cermat dalam membaca pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan partai politik yang sah. Mudah-mudahan jangan ada pelanggaran seperti melanggar konstitusi, semoga lancar-lancar saja,” kata Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/12).
Ia juga pastikan kisruh yang terjadi di Golkar tidak akan mennyebabkan Koalisi Merah Putih akan pecah.
“Tidak ada akan perpecahan di KMP. Kita saling bantu di KMP. Salah satunya adalah minta pemerintah untuk tidak ikut campur karena kita adalah negara hukum,” kata Fahri.
Hari ini, Golkar Munas Bali mendaftarkan hasil Munas mereka ke Kementerian Hukum dan HAM. Kubu Ancol juga akan segera mendaftakan hasil munas mereka hari ini.
Artikel ini ditulis oleh:
