Jakarta, Aktual.co —Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik meminta wacana pengguliran Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar jangan dikait-kaitkan dengan pengusutan kasus korupsi di pengadaan UPS yang diduga melibatkan beberapa anggota dewan Kebon Sirih.
Kata dia, HMP dan Kasus UPS adalah dua hal yang berbeda. “Kalau kita mengaitkan itu, sama saja kita tidak percaya dengan profesionalisme Polri,” ujar dia, usai diskusi Aktual Forum di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (3/5).
Pernyataan tersebut dilontarkan Taufik menanggapi dugaan kalau HMP digulirkan Kebon Sirih untuk membalas ‘serangan’ Ahok lewat kasus UPS.
“Loh bagaimana, awal pengguliran HMP kan dimulai saat kita (DPRD) gulirkan angket untuk Ahok. Itu sudah dimulai sebelum ada disebut-sebut dewan terlibat kasus UPS. Jadi ngga bisa dikait-kaitkan gitu,” kata dia.
Sedangkan saat ditanya apakah HMP pasti bakal berujung pemakzulan Ahok, Taufik menggelengkan kepala. Dijelaskan dia, meskipun fraksi-fraksi yang tergabung Koalisi Merah Putih (KMP) di Kebon Sirih jelas mendukung HMP berujung ke pemakzulan Ahok, namun tetap ada opsi lain yakni hanya peringatan saja.
“Jadi memang ada dua opsi, peringatan dan pemakzulan. KMP pun tentu akan menerima kalau misalnya hasil akhirnya nanti HMP hanya berujung ke peringatan saja ke Ahok,” ujar dia.
Saat ditanya soal puas-tidak puas, kembali Taufik mengatakan mereka akan mentaati keputusan yang disepakati 2/3 anggota dewan yang hadir di paripurna HMP kelak. “Ini bukan soal puas. Kalau itu disepakati UU ya kita ikuti dong. Itu konsekuensinya,” ucap dia.
Artikel ini ditulis oleh:
