Jakarta, Aktual.co —Fraksi Hanura di DPRD DKI masih bersikukuh menolak pengajuan anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) ke delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik DKI.
Alasannya, kedelapan perusahaan pelat merah DKI dianggap belum memenuhi kriteria pengajuan. Seperti tidak adanya laporan keuangan dan neraca keuangan yang jelas, setelah dapat kucuran PMP selama ini.
Sekretaris Fraksi Hanura,Veri Yonevil bahkan mengaku kalau pimpinan partainya memerintahkan langsung untuk menolak pengajuan PMP itu.
“Kecuali soal MRT dan Transportasi. Mungkin bisa kita pertimbangkan,” kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI itu, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).
Dituturkan dia, sejauh ini perencanaan bisnis sejumlah BUMD masih dipertanyakan Banggar DPRD. Dewan menginginkan gambaran, apa yang akan dilakukan oleh BUMD jika sudah mendapat kucuran dana PMP.
“Dewan mau liat bagaimana sebelum dan sesudah mendapat PMP. Karena laporan dari BUMD yang kemarin nerima PMP juga kita belum tahu,” ungkapnya.
Hanura tak sendirian. Indikasi penolakan juga dilayangkan Fraksi PPP di DPRD. Ketua Fraksi PPP Maman Firmansyah, mengatakan ketimbang kucurkan PMP ke BUMD, lebih baik DKI memprioritaskan anggran untuk kebutuhan yang lain.
Bahkan Maman mempertanyakan kemampuan BUMD untuk mandiri. “Harusnya mandiri dong, masa tiap tahun minta (PMP). Kalau PPP sih bakal tolak,” ujar dia.
Saat rapat dengan Banggar DPRD DKI, Selasa (16/12) lalu, delapan BUMD diultimatum serahkan neraca keuangan dan rencana bisnis, paling lambat Kamis (18/12) hari ini.
Namun Wakil Ketua Banggar DPRD DKI, M Taufik, mengatakan kalau tidak ada jaminan pengajuan anggaran PMP oleh BUMD bisa disetujui dewan. Karena Banggar harus lebih dahulu melewati pandangan sejumlah anggotanya, sebelum mengesahkan.
“Ya belum tentu, DPRD sekarang lain dengan dewan yang dulu yang main setuju-setuju aja. Rapat-rapat (pembahasan anggaran) aja sekarang kan terbuka. Gak ada lagi tertutup,” kata dia, di DPRD DKI, Jalan kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).
Dari pengamatan Aktual.co, hingga berita ini diturunkan, rapat Banggar soal anggaran PMP masih berlangsung di Kebon Sirih. Belum bisa dipastikan apakah Hanura dan PPP masih akan tetap ngotot menolak. Juga belum bisa dipastikan sikap dari fraksi-fraksi lainnya.
Berikut delapan BUMD DKI yang mengajukan PMP di KUA-PPAS RAPBD 2015:
1. PT Pembangunan Jaya Ancol Rp 500 miliar2. PT Bank DKI Rp 1,5 triliun3. PT Transportasi Jakarta Rp 2 triliun4. PD Pasar Jaya Rp 1,08 triliun5. PT Jakarta Tourisindo Rp 500 miliar6. PT MRT Jakarta sebesar Rp 4,62 triliun7. PT Jakarta Propertindo Rp 550 miliar8. PD PAL Jaya Rp 570 miliar.
Artikel ini ditulis oleh:
