Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Tata Negara Masnur Marzuki menilai wajar banyak dorongan dan suara yang meneriakan reshuffle terhadap sejumlah Menteri ekonomi Presiden Joko Widodo, khususnya Menteri BUMN Rini Soemarno. Pasalnya, Rini adalah salah satu Pembantu Presiden Jokowi yang tidak mampu menjalankan program nawa cita yang diusung oleh Jokowi sendiri.
“Iya (Menteri Rini), itu salah satu Menteri yang paling disorot karena belum terlihat program BUMN yang akan menggenjot pendapatan dan pelayanan publik. Sejauh mana BUMN itu mensinergikan antara jenis profitnya dengan pelayanan publiknya, kan BUMN harus kombinasikan dua hal itu. Sehingga saya pikir sah-sah saja jika ada tuntutan reshuffle,” tegas Masnur kepada Aktual di Jakarta, Senin (4/5).
Ia menjelaskan, jika dilihat dari evaluasi enam bulan pertama, publik masih belum melihat hasil kerja positif dari para tim ekonomi Jokowi, bahkan tim ekonomi ini juga dinilai terbukti tidak mampu mengemban program nawacita yang dicanangkan Jokowi.
“Hari ini kalau kita lihat dari evaluasi enam bulan pertama, publik masih belum melihat hasil kerja dari tim ekonomi Jokowi. Yang ada hari ini kebutuhan pokok naik, BBM naik, listrik naik, gas naik, itu yang dibaca oleh publik. Ditambah dolar kemudian makin perkasa sementara rupiah terpuruk,” jelasnya.
Menurutnya, hal tersebut telah membuat publik menilai secara umum tim ekonomi Jokowi belum mampu menjalankan program nawacita itu, sehingga sah-sah saja jika memang mencuat isu perombakan kabinet ini.
“Kalau mau direshuffle toh itu hak prerogatif Presiden. Tergantung kepada Presiden,” ungkap dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
