Jakarta, Aktual.co — Sesuai hasil audit BPK tahun 2013, subsidi listrik murni Pemerintah kepada PLN sebesar Rp79.4 Triliun. Pada tahun 2014, sesuai laporan keuangan PLN, subsidi tersebut naik menjadi Rp83.1 Triliun, sedangkan kesepakatan DPR dengan pemerintah, subsidi Listrilk untuk tahun 2015 turun menjadi Rp68.6 Triliun.
“Walaupun tahun 2015 subsidi listrik turun menjadi Rp68.6 triliun. Namun diprediksi subsidi listrik pada 2015 akan tetap merangkak naik dan berada di atas Rp70 Triliun,” ujar Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Ucok Sky Khadafi dalam keterangan kepada Aktual, Senin (15/12).
Hal ini bisa dilihat dari subsidi listrik pada 2014 hanya sebesar Rp83.1 triliun, dan ternyata PLN tetap menagih tambahan subsidi kepada pemerintah sebesar Rp34.8 Triliun. Total subsidi diperkirakan sebesar Rp117,9. Begitu juga hasil audit BPK tahun 2013, pembayaran subsidi murni hanya sebesar Rp79.4 triliun, dan PLN tetap minta tambah kepada pemerintah sebesar Rp21.7 trilun dan total subsidi menjadi Rp.101.2 Triliun.
“Penambahaan subsidi memang “aneh Bin Janggal” karena pemerintah sudah mematok subsidi listrik murni, tapi oleh PLN dianggap pemerintah masih punya piutang listrik tahun lalu,” jelasnya.
Menurutnya, subsidi listrik sudah sangat tinggi, ditambah harga tarif listrik naik, tapi PLN masih bisa meminta tambahan anggaran subsidi listrik.
“Untuk membongkar keanehan Bin kejanggalan ini, diperlukan audit investigasi oleh auditor negara untuk menemukan penyimpangan dalam anggaran subsidi listrik dalam internal pengelola uang PLN,” tambahnya.
Penambahaan subsidi dan kenaikan tarif dasar listrik oleh PLN adalah kado kedua (setelah BBM) awal dari berkuasanya pemerintah Jokowi ini.
“Hebat memang, prestasi pemerintah Jokowi ini, baru beberapa bulan sudah bisa menaikan BBM, dan akan menaikan tarif dasar listrik untuk kebutuhan pokok masyarakat. Padahal pemerintah Jokowi wajahnya katanya merakyat seperti Presiden dan menteri-menteri suka blusukan ke rakyat, tapi kebijakan pemerintah tidak berpihak atau tidak peduli kepada rakyat seperti mereka sangat anti subsidi banget,” tambahnya.
Makanya, lanjutnya, kalau habis blusukan ke rakyat, baik presiden maupun menteri, jangan lupa mandi biar ” fresh” dan segar biar dapat ide-ide segar yang dapat membela rakyat.
“Kalau blusukan belum mandi, pasti bau. Dan bau itu sama dengan anti rakyat, dan anti rakyat itu, pemerintah yang suka menaikan harga-harga seperti BBM, dan menaikkan tarif dasar listrik,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
