Jakarta, Aktual.co — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengungkapkan kebutuhan pembiayaan untuk membangun tiga atau empat pembangkit listrik dengan total 1000 megawatt di Kalimantan membutuhkan dana Rp10 triliun.
“Untuk kebutuhan tiga atau empat pembangkit yang bisa menambah paling tidak sekitar 1000 MW, kita butuh Rp10 triliun,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof A. Chaniago setelah berdiskusi dengan para kepala daerah di Pulau Kalimantan melalui video telekonferensi di Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (15/12).
Menurut Andrinof, setidaknya butuh pembangunan empat pembangkit listrik baru di Kalimantan dengan kapasitas masing-masing 200 atau 300 MW.
Andrinof mengatakan karena pemenuhan kebutuhan listrik merupakan target dan prioritas pemerintah untuk regional Kalimantan, pemerintah akan mengakomodir biaya pembangunannya, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Untuk Kalimantan, kita tetapkan prioritasnya di energi,” kata dia.
Pembangunan tiga hingga empat pembangkit listrik ini, kata Andrinof kira-kira membutuhkan waktu hingga 2016-2017. Sumber daya yang digunakan pembangkit listrik ini berasal dari hasil pertambangan batu bara dan juga gas.
Andrinof menjelaskan proyek pembangunan pembangkit listrik ini diprioritaskan karena pemerintah juga ingin membangun kawasan industri di Kalimantan. Saat ini, kata dia, kebutuhan listrik untuk rumah tangga di Kalimantan saja masih tidak terpenuhi. Padahal, pemerintah menargetkan membangun kawasan industri baru di Kalimantan, yang tentu saja membutuhkan lebih banyak pasokan listrik.
“Maka dari itu, target awal kita ingin membuat Kalimantan surplus listrik,” ujarnya.
Bappenas akan menyiapkan desain perencanaan pembangunan pembangkit listrik yang akan selesai pada 6 bulan ke depan.
Menurut Andrinof, pemerintah juga akan mengarahkan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar kebutuhan listrik di Kalimantan diprioritaskan. Hal tersebut juga, kata Andrinof, menjadi koreksi buat PLN, karena selama ini menurut dia, perusahaan plat merah ini lebih sering mengutamakan kepentingan bisnis dalam menjual listrik, akibatnya penyediaan listrik tidak merata.
“Jawa dan Sumatera saja yang dipenuhi, mentang-mentang pembelinya banyak. Pola pikir BUMN yang seperti ini harus diubah,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
