Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini tengah membidik harta kekayaan yang dimiliki oleh Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron. Lembaga itu pun tak akan segan untuk memiskinkan Fuad. Hal tersebut bertujuan membongkar praktik korupsi dinasti yang diduga berlangsung sejak lama.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyebut, cara membongkar pihak penyuap bekas Bupati Bangkalan itu adalah menelusuri harta yang dimilikinya. KPK mencurigai ada beberapa harta Fuad yang didapat dari dugaan tindak pidana.
“Fuad Amin memang yang agak beda, kekayaannya dahsyat luar biasa. Kalau yang saya sudah dengar informasinya (dari penyidik) kekayaan Fuad cukup banyak, terutama aset-aset rumah,” kata Bambang di Jakarta, Senin (15/10).
Dalam hal ini juga, sambung Bambang penyidik KPK telah menyita beberapa aset milik Fuad. Dia pun memastikan kedepan masih banyak harta yang dimiliki Politikus asal Partai Gerindra itu yang akan disita oleh KPK.
“Kami juga sedang menunggu teman-teman penyidik apakah ingin mengembangkan kasus ini atau tidak.”
Apalagi, sambung Bambang, pemiskinan kepada pelaku korupsi harus menjadi perioritas. Dia meyakini jika pelaku korupsi dimiskinkan akan menimbulan efek jera. “Jadi kalau pun dia gak kooperatif bagi KPK gak masalah.”
Kasus ini berawal niatan Perusahaan Listrik Negara ingin membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) di Gresik dan Gili Timur. Perseroan itu pun membuat perjanjian dengan pemerintah daerah setempat. Di Gresik, sumber pembangkit listrik itu sudah berdiri. Namun, di Gili Timur sama sekali tidak dibangun.
Sebabnya diduga ada kejanggalan kontrak jual beli gas antara Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore, Pertamina EP, dengan perusahaan makelar (trader) PT Media Karya Sentosa alias Media Energi pada 2006.
Bupati Bangkalan saat itu Fuad Amin Imron, sudah sepakat siap membangun PLTG di daerahnya. Tetapi, PLN menginginkan beban pembangunan pipa gas ke fasilitas itu ditanggung oleh pemerintah setempat. Fuad menyetujui hal itu.
Pasokan gas dipilih dari kilang lepas pantai Madura Barat dikelola PHE-WMO. Sayangnya, pengiriman gas tidak dilakukan langsung oleh Pertamina EP sebagai distributor, melainkan MKS yang mendistributorkan.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
