Jakarta, Aktual.co — Komisi III bidang pembangunan dan infrastrukktur DPRD Kalimantan Selatan dalam kunjungan kerja ke luar daerah pada 15-17 Desember 2014 dijadwalkan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengangkat masalah PT Adaro Indonesia.
“Kemungkinan salah satu materi pembicaraan dengan pihak Kementerian ESDM mengenai lahan pertambangan batu bara PT Adaro di daerah kita,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Bardiansyah, di Banjarmasin sebelum bertolak ke Jakarta, Senin (15/12).
Mengenai lahan tersebut, lanjutnya, terutama yang masih bermasalah dengan warga di lokasi perusahaan pertambangan batu bara generasi pertama di Kalsel itu beroperasi.
Namun Ketua Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi, serta lingkungan hidup itu, tak banyak bicara mengenai rencana komisinya ke Kementerian ESDM tersebut.
Bardiansyah yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel itu hanya mengatakan, mengenai materi yang akan diangkat dalam pertemuan dengan pihak Kementerian ESDM tersebut, nantinya berkembang sendiri.
“Kita lihat nanti, mungkin banyak hal terkait petambangan di daerah ini, yang diangkat saat pertemuan dengan pihak Kementerian ESDM,” katanya singkat menjawab Antara Kalsel.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPRD Kalsel H Abdul Latief sesama fraksi menyatakan, dia ingin mengangkat atau membicarakan permasalahan perusahaan pertambangan batu bara yang ada di provinsi tersebut saat di Kementerian ESDM.
Pasalnya menurut mantan Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalsel itu, perlu kejelasan persoalan lahan Adaro di lokasi operasional di Kabupaten Balangan dan Tabalong (masuk wilayah provinsi tersebut).
“Kita tidak ingin ada permasalahan yang berkepanjangan dengan masyarakat/penduduk setempat karena kegiatan pertambangan batu bara yang terus berkembang,” katanya.
“Kalau tanpa kejelasan, kita khawatir, bukan saja menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan dengan masyarakat setempat, tapi pada saatnya wilayah Balangan dan Tabalong habis dikuasai Adaro,” demikian Abd Latief.
Bersamaan dengan Komisi III tersebut, Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel juga melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah, dengan tujuan yang berbeda dan materi yang beda pula.
Sebelumnya, pada 8 – 10 Desember 2014, kunker ke luar daerah dilakukan Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel yang diketuai Surinto dari PKS ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN di Jakarta.
Sementara itu, dalam waktu bersamaan, Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel yang diketuai Muharram dari Partai Gerindra ke Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta.
Kunker ke luar daerah dari komisi-komisi di DPRD Kalsel pada Desember 2014 dilakukan secara bergiliran, tidak seperti bulan-bulan sebelumnya berangkat serentak atau bersamaan, sehingga gedung dewan kosong dari wakil-wakil rakyat tersebut.
Oleh sebab itu, ketika dua komisi dewan kunker ke luar daerah, masih ada yang tinggal sebagai “penjaga gawang” (Gedung Dewan) atau beraktivitas di dalam daerah, dan bisa menerima atau memeberikan pelayanan kepada warga yang ingin menyampaikan aspirasi.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
