Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah jika nama-nama calon menteri bertanda merah yang beredar dimedia keluar dari KPK. 
“Sekali lagi saya bilang, bahwa posisi KPK tidak dalam posisi menjelaskan berapa jumlah dan siapa nama-nama itu,” ujar Ketua KPK, Abraham Samad, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/10).
KPK sambung dia, hanya berhak memberikan catatan berupa rekam jejak terhadap beberapa menteri yang diindikasikan terlibat dalam kasus dugaan korupsi.
“Sekali lagi bahwa posisi KPK berikan saran, memberikan rekomendasi agar Republik ini dipimpin oleh pimpinan yang bersih, berintegritas. Para pejabat publik yang ada di Republik ini haruslah orang-orang yang di jamin mempunyai integritas yang dapat dipertanggungjawabkan di masyarakat,” kata Abraham.
Ia mengatakan, urusan rekomendasi tersebut diterima atau tidak oleh Presiden Joko Widodo, hal itu bukan lagi urusan KPK.
“Seperti saya sudah jelaskan bahwa kita menghargai hak prerogatif presiden. Tapi tentu kita punya argumen-argumen juga, punya posisi yang akan kita tentukan di kemudian hari ketika nama-nama itu dilantik ya,” lanjutnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo sendiri menyebutkan bahwa ada delapan nama calon menteri yang tidak direkomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Sebelumnya, eks Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto  murka terhadap beberapa pihak termasuk media yang berspekulasi terkait nama-nama yang masuk di kabinet Jokowi-JK.
Menurut Putra dari Almarhum Theo Syafei ini, pihak atau media yang berspekulasi ini dinilai melanggar rahasia negara. “Dokumen dari KPK dan PPATK ke presiden itu adalah rahasia negara,” ujar dia. 
Pernyataan keras Andi Widjajanto ini menanggapi adanya penyebutan nama mantan Kepala Tim Transisi Rini Soemarno yang disebut-sebut tak mendapat catatan hijau dalam nama calon menteri kabinet Jokowi-JK.

(Nebby)