Jakarta, Aktual.com – Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa, menilai tindakan acuh pemerintah terhadap aksi-aksi yang dilakukan petani Kendeng, Rembang, Jawa Tengah, dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan hukum. Terlebih, jika sikap ini diteruskan setelah meninggalnya salah seorang petani Kendeng, Patmi.
“Yang akan terjadi adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan sekarang, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum juga. Karena hukum jelas diinjak-injak oleh pemerintahan,” ungkap Alghiffari di kantor LBH Jakarta, Selasa (21/3).
Reaksi ini, lanjutnya, sangat mungkin terjadi karena selama ini para petani melakukan aksi secara damai dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Majunya para petani ke pengadilan, disebut Alghiffari, adalah bukti para petani Kendeng ini sudah berupaya menjadi warga negara yang baik.
Hasil dari proses hukum yang dijalani para petani ini sendiri selalu dimentahkan oleh pemerintah. Padahal gugatan para petani selalu dikabulkan dalam pengadilan.
“Karena kalau menang juga penguasa menggunakan kekuasaannya untuk memaksakan apa yang jadi agenda mereka tanpa memikirkan bagaimana agenda publik, lingkungan hidup dan rakyatnya,” jelasnya.
Oleh karenanya, Alghiffari pun meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak berpaling muka dari rakyat kecil yang ditindas oleh kolaborasi antara tirani dan kapital. Ia mengingatkan Jokowi karena ia terpilih sebagai Presiden melalui suara rakyat.
“Jokowi boleh populer dengan tingkat popularitasnya di atas 60 persen. Seharusnya popularitas dia harus diimbangi dengan keberpihakan kepada isu-isu rakyat kecil, isu-isu lingkungan atau isu-isu kerakyatan seperti ini, akan lebih sempurna jadinya,” pungkasnya.
Laporan Teuku Wildan
Artikel ini ditulis oleh:
