Jakarta, Aktual.com — Kedok pembagunan kereta cepat untuk diintegrasikan dengan pengembangan kawasan properti oleh sejumlah perusahaan seperti Agung Podomoro, Sinarmas, Lippo dan Disneyland adalah bentuk kerusakan logika yang dialami pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Ketua Komisi VI DPR, Achmad Hafisz Tohir mengatakan Presiden Jokowi dan Menteri terkait (BUMN) Rini Soemarno telah salah kaprah dalam melakukan pembangunan.
Menurutnya yang mesti di dorong oleh pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Sedangkan pembangunan kereta cepat, hanya akan semakin mendorong tingkat kesenjangan yang semakin melebar.
“Properti itu akan laku manakala pertumbuhan ekonomi kita naik, sekarang bagaimana menjual properti tersebut kalau ekonomi kita mandeg, jadi konsumsi masyarakat harus dinaikkan dengan cara menaikan konsumsi dan daya beli,” tuturnya di Jakarta, Senin (22/2).
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa seharusnya jalan pikiran pemerintah memikirkan rakyat kecil, menyediakan infrastruktur rakyat kecil dengan cara
Membangun jalan lintas desa agar akses distribusi barang menjadi lancar dan efisiensi, dengan begitu akan terbangun ekonomi kerakyatan yang semakin kuat.
“Kalau ekonomi kita tidak naik, siapa yang akan mengunakan kereta cepat? Dijual Rp200 ribu aja rakyat kecil masih mikir. Seharusnya pemerintah menunaikan janjinya berapa ribu titik pembangunan, kereta cepat tidak masuk dalam janji pemerintah, maka sudah tidak sesuai dengan nawacita, terlebih ini menyimpang dari konsep RPJM nya Jokowi,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
