Jakarta, Aktual.com — Staf Ahli Menteri ESDM Said Didu menyebut akan ada dampak ekonomi dan sosial terhadap masyarakat Papua bila kontrak Freeport tidak diperpanjang.
Menurut dia, hal ini harus dipikirkan secara matang oleh seluruh pihak.
“Masalah sosial dan ekonomi masyarakat Papua, apa yang terjadi jika Freeport ditutup seketika? Kita ingat 94% uang beredar di Papua itu dari Freeport. Belum lagi masalah goepolitik dan keamanan, ini juga harus jadi perhatian,” kata Said Didu, di Jakarta, Jumat (20/11).
“Kalau di migas kan sudah ada cost recovery, semua yang disitu termasuk semua peralatan dan fasilitasnya menjadi milik negara ketika kontrak berakhir. Sementara kalau tambang, hanya cadangan yang ada di dalam perut bumi saja yang kembali ke negara. Sementara semua fasilitas peralatan tambang semuanya milik perusahaan. Jadi susah kalau disamakan, kalau diambil negara mereka tentu minta ganti rugi,” jelasnya.
Menko Polhukam Luhut Panjaitan sebelumnya mengusulkan kepada presiden agar kontrak Freeport tak lagi diperpanjang setelah berakhir di 2021. Nantinya, negara bisa menunjuk PT Aneka Tambang (antam) selaku pengelola.
Artikel ini ditulis oleh:
