Jakarta, Aktual.co — Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi hingga 3000 rupiah /liter oleh pemerintahan Joko Widodo-JK patut dicurigai sebagai hidden agenda untuk kepentingan kroni-kroni Joko Widodo dan JK. Bukan hanya itu, rencana itu juga memiliki agenda setting menguntungkan kepentingan asing dan berpotensi mega korupsi.
Demikian disampaikan Humas Badan Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Tri Sasono dalam keterangan pers yang diterima Aktual.co, Sabtu (8/11).
“Hal ini terlihat dari propaganda lewat media media partisan, NGO dan media asing yang dilakukan Jokowi dan kroninya mirip dengan model propagandanya yang dilakukan SBY dan kroninya  ketika akan menaikan harga BBM. Di antaranya subsidi BBM hanya dinikmati oleh orang kaya saja  bukan orang miskin, anggaran untuk subsidi BBM bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, untuk pendidikan, kesehatan serta kompensasi dalam bentuk uang kepada masyarakat miskin,” jelasnya.
Dari hasil temuan FSP BUMN Bersatu, sejak Joko Widodo dilantik, ada ribuan artikel baik dari media partisan Jokowi maupun media asing yang mendukung kenaikan harga BBM. Karena FSP BUMN Bersatu mengimbau pada komponen dan group dalam masyarakat agar jangan terpengaruh dengan propaganda meyesatkan untuk menaikan harga BBM.
“Ketika pemerintahan SBY beberapa kali menaikan harga BBM dan mengurangi anggaran subsidi BBM yang dihasilkan hanya mega korupsi yang mengurita di sektor pembangunan sarana dan prasarana  infrastruktur, pendidikan, belanja alutista dan bansos yang dilakukan oleh pemerintah,” teganya. 
Contohnya pembelian armada Busway, proyek Hambalang, banyak kepala daerah, anggota DPR dan  menteri yang dipenjara oleh KPK. Hasil kebijakan pengurangan subsidi yang dilakukan SBY Selama 10 tahun terakhir telah terjadi ketimpangan pendapatan di Indonesia meningkat cukup pesat. 
“Koefisien Gini, indikator standar ketimpangan pendapatan, setelah cukup stabil pada level moderate (sekitar 0.33) di akhir 1990an, mulai meningkat dari 0.33 di tahun 2004 menjadi 0.41 di tahun 2014. Ini merupakan angka koefisien Gini tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah,” tembahnya. 
Dulu Indonesia sering disejajarkan dengan negara-negara dengan ketimpangan pendapatan sedang atau rendah seperti negara-negara Skandinavia atau mantan Soviet, tetapi dengan angka ini, Indonesia sudah bisa dikategorikan sebagai negara yang relatif tinggi ketimpangan pendapatannya.
Seperti di tahun 2002 misalnya, kelompok 20% terkaya menikmati sekitar 41% pendapatan nasional. Sepuluh tahun kemudian di tahun 2012 kelompok ini menjadi menikmati hampir setengah pendapatan nasional (49%). Sementara itu kelompok 40% termiskin, ketika sepuluh tahun lalu (2002) menikmati 20% pendapatan nasional, pada tahun 2012 menjadi hanya menikmati 16% pendapatan nasional
“Inilah bukti konkret akibat kenaikan harga BBM meyebabkan kenaikan tren ketimpangan pendapatan terjadi baik di level nasional, perkotaan, pedesaan, juga di semua propinsi di Indonesia. Di perkotaan, ketimpangan cenderung lebih tinggi daripada di pedesaan, demikian juga di kota-kota besar. Di Jakarta misalnya, pada tahun 2012, koefisien Gini tercatat sudah mencapai lebih dari 0.42,” desaknya.
Artinya adalah bohong besar kalau dikatakan hanya orang kaya yang sebenarnya jumlahnya hanya sedikit yang menikmati subsidi BBM sebab dengan subsidi BBM banyak memberikan impact pada pertumbuhan ekonomi yang bisa dinikmati oleh rakyat miskin.
Kita juga harus hati hati dengan rencana pengalihan dana subsidi BBM yang akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasaraa infrastruktur sudah barang tentu kroni kroni Jokowi-JK akan mengangkangi proyek-proyeknya untuk mengembalikan modal pilpres dan bertendensi terjadinya korupsi besar-besaran .
Pemberian kompensasi berupa KIS ,KIP dan KKS kepada masyarakat akibat dicabutnya subsidi BBM yang akan kan dianggarkan 15 persen dari anggaran yang semetinya untuk subsidi BBM juga rawan dikorupsi. Program ini juga mirip seperti SBY mengelontorkan BLT tahun 2006 dan Partai Demokrat menang telak di pileg dan Pilpres 2009.
Sementara kepentingan asing untuk ikut mendukung kenaikan harga BBM agar produk produk yang dihasilkan oleh Negara asing bisa terjual habis di Indonesia karena relatif sangat murah yang diproduksi dengan robot dan mesin mesin yang berteknologi tinggi dan SDM yang memiliki skill tinggi.
Sehingga barang-barang produksi lokal kalah bersaing dan bangkrut yang kemudian digantikan dengan industri industri rakitan milik asing  yang dihasilkan oleh mesin mesin dan teknologi robot dari Negara asing atas nama investasi asing di Indonesia. 
“Contoh saja hingga saat ini tidak ada satupun juga pabrik pembuatan industri otomotif dan  elektronik yang komponennya di buat di Indonesia. Oleh karena itu Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menolak rencana kenaikan BBM dengan aksi-aksi yang massif di seluruh daerah Indonesia,” ujarnya. 
Caranya, dengan menduduki kantor kantor pemerintahan dan parpol–parpol pendukung Jokowi dan Buruh akan melakukan aksi pemogokan dan blokade jalan tol, pelabuhan serta airport serta  menduduki Istana dan DPR untuk memaksa Joko Widodo-JK membatalkan rencana kenaikan harga BBM, menangkap mafia migas di lingkarannya dan jaringan penyelundup BBM bersubsidi dengan label pemerintah.

()