Jakarta, Aktual.com-Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) Irawan Karseno menyatakan bahwa pihaknya mempunyai komitmen kuat dan sikap yang jelas atas pelarangan acara dan karya seni-budaya. DKJ menolak dengan tegas pembatasan kebebasan berekspresi di bidang seni, budaya, dan ilmu.
“Kami selalu berada di sisi para seniman, karya seni dan semua yang berkepentingan bagi pengembangan seni budaya Indonesia dalam menghadapi tekanan dari pihak Negara atau pihak mana pun yang hendak memberangus kebebasan berekspresi di Indonesia,” kata dia.
Dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/11), Irawan mengatakan bahwa pelarangan dan pembatasan film di ruang-ruang berkesenian yang menjadi wilayah tanggungjawab kuratorial DKJ. Jika terjadi demikian, pihaknya akan mendampingi, memfasilitasi dan mengupayakan penolakan atas tekanan dan pelarangan melalui negosiasi dan berbagai bentuk pendampingan yang dimungkinkan.
DKJ saat ini tengah mencari tahu kejadian sesungguhnya dengan adanya surat edaran dari Panitia Documentary Days 2016 yang terdiri dari para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang beredar sejak Sabtu (26/11) lalu.
“Dalam kasus ini, pihak Panitia Documentary Days 2016 sebelumnya tidak melakukan koordinasi apa pun dengan DKJ. Pihak Komite Film DKJ maupun anggota DKI yang lain mengetahui adanya pembatalan pemutaran kedua film itu After The Fact (sesudah pembatalan terjadi),” kata Irawan.
DKJ justru tahu adanya pembatalan Film Jakarta Unfair dan Jihad Selfie dari pihak luar. Yakni kawan-kawan aktivis gerakan sipil yang penuh perhatian dan keprihatinan terhadap masalah kebebasan berekspresi di negeri ini.
Informasi dari aktivis itu didapatkan pada Sabtu (26/11) siang. Itupun berupa pertanyaan atas cuitan Twitter Panitia dari akun @DOCDAYSFEBUI yang mengumumkan pembatalan pemutaran film karena ‘alasan teknis’.
Pihak Komite Film, ungkapnya, lalu bertanya kepada Dhandy Laksono selaku pembuat Film Jakarta Unfair, mengenai kabar pembatalan ini. Disampaikan pula bahwa Komite Film DKJ dan DKJ tidak mengetahui adanya pemutaran film dalam rangka acara Documentary Days FEB UI di Studio XXI Taman Ismail Marzuki.
Pada Sabtu (26/11) sore, DKJ mendapatkan screen shot surat edaran dari Panitia tentang kronologi pembatalan tersebut dari Dhandy Laksono. Kronologi Pembatalan Penayangan dan Diskusi Film Dokumenter Jihad Selfie dan Jakarta Unfair Documentary Days 2016 ditandatangani Rahma India Marino selaku Ketua Pelaksana Documentary Days 2016.
Dalam surat edaran tersebut digambarkan bahwa ada keberatan atas pemasangan baliho kegiatan sehari sebelumnya, Jumat (25/11). Alasan keberatan pihak UP PKJ TIM adalah pemutaran film berisiko mendapat tekanan dari pihak polisi.
“Disebutkan juga bahwa ada insiden interogasi polisi atas pihak penyelenggara pemutaran film Jihad Selfie yang pernah diputar di TIM sebelumnya,” jelas Irawan.
Disebutkan pula pada Jumat sore, sekitar pukul 16.30 WIB, pihak Panitia didatangi ‘dua orang yang menanyakan film tersebut’. Namun tidak ada kejelasan siapa identitas kedua orang tersebut karena hanya tertuliskan dugaan dari pihak Pengelola Harian XXI bahwa dua orang itu dari kepolisian.
“Lalu, Panitia mengaku menghubungi pihak UP PKJ TIM dan mendapatkan tanggapan bahwa pihak UP PKJ TIM dan XXI TIM tidak bertanggungjawab atas isi film jika terjadi masalah,” bebernya.
*Soemitro
Artikel ini ditulis oleh:
