SKK Migas

Jakarta, Aktual.co – Direktur Pusat Studi Kebijakan publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mendorong agar fungsi lembaga Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dilebur ke dalam PT Pertamina sebagaimana yang pernah terjadi di era UU Migas Nomor 8 Tahun 1971.

“Kembalikan saja kepada UU 8/1971. Sempurnakan, itu sudah benar. Tidak perlu ada BUMN khusus lagi. Jadi apa yang disampaikan pak Kurtubi itu sudah benar,” kata Sofyano kepada Aktual di Jakarta, Jumat (12/6).

Menurutnya, dibalik wacana pembentukan SKK Migas menjadi BUMN Khusus nampak terdapat sebuah kepentingan besar yang mencoba menghalangi Pertamina sebagai perusahaan migas nasional memiliki fungsi yang lebih besar lagi.

“Tentu dibalik pembentukan BUMN khusus ada kepentingan dibalik itu. Itu kuncinya. Ini pencegahan untuk Pertamina berfungsi lebih besar. Ini kan ada tujuan pengkerdilan Pertamina yang sudah terstruktur dan masif,” ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menilai bahwa langkah pemerintah tersebut justru akan memicu permasalahan baru dan akan menciptakan sistem yang rumit.

“SKK Migas jadi BUMN khusus membuat sistem yang lebih ribet. Kan sudah ada Pertamina, perusahaan milik negara yang hafal luar dalam perminyakan, ini saja yang diperkuat,” kata Kurtubi dalam diskusi terbuka di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.

Terlebih, sambung dia, pembentukan BUMN khusus juga akan membutuhkan modal besar namun hasilnya tidak akan maksimal.

“Kalau SKK Migas jadi BUMN khusus, apa pengalaman mereka. Lapangan minyaknya mana? Pom bensinnya? Kilangnya? Pasti butuh waktu lama untuk adaptas dan bakal ribet prosesnya. Akibatnya, investor kabur,” tegasnya.

(Eka)