Jakarta, aktual.com – Pemerintah memastikan akan segera mengumumkan pembentukan Komite Reformasi Polri dalam waktu dekat. Kepastian itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/10).
“InsyaAllah minggu ini lah, jadwalnya kalau memungkinkan seluruh anggota bisa hadir dan tidak ada halangan,” ujar Prasetyo kepada wartawan.
Ia menegaskan bahwa tidak ada perubahan dalam susunan anggota komite, yang sebelumnya disebut berjumlah sembilan orang. Komite ini dibentuk untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme di tubuh Polri — langkah yang disebut sebagai bagian dari komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat reformasi kelembagaan penegak hukum.
Saat ditanya mengenai posisi Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prasetyo memastikan bahwa nama Mahfud tetap tercantum dalam struktur komite tersebut.
“Masih [ada nama Mahfud MD],” katanya singkat.
Dengan demikian, isu yang sempat beredar mengenai perubahan susunan anggota resmi terbantahkan. Prasetyo menyebut saat ini pemerintah hanya menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pengumuman publik secara resmi.
“Tinggal diumumkan aja,” pungkasnya.
Komite Reformasi Polri disebut akan berperan strategis dalam menata sistem kelembagaan, meningkatkan pengawasan internal, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kepolisian. Tim ini juga diharapkan menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat sipil dengan lembaga penegak hukum.
Langkah pembentukan komite ini menjadi sinyal kuat dari pemerintahan Prabowo untuk melanjutkan agenda reformasi Polri, terutama di tengah sorotan publik terhadap kinerja dan integritas aparat penegak hukum dalam beberapa tahun terakhir.
Meski belum diumumkan secara resmi, kabar keikutsertaan sejumlah tokoh dalam komite—termasuk Mahfud MD—telah menarik perhatian publik. Sejumlah pihak menilai, kehadiran Mahfud dapat memperkuat legitimasi dan arah moral komite tersebut, mengingat rekam jejaknya sebagai akademisi hukum dan mantan pejabat tinggi negara yang dikenal berintegritas.
Istana memastikan, pengumuman resmi Komite Reformasi Polri akan dilakukan pekan ini, menandai babak baru upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola kepolisian yang lebih transparan dan profesional.
