Menteri BUMN Rini Soemarno menyampaikan paparan kinerja BUMN 2015 di Gedung Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (19/1). Total pendapatan BUMN dari 118 perusahaan pada 2015 mencapai Rp1.728 triliun atau mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya yang mencapai sebesar Rp1.931 triliun. Pada 2016 ditargetkan pendapatan meningkat menjadi Rp1.969 triliun. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/kye/16

Jakarta, Aktual.com — Data nama-nama orang Indonesia yang disebut-sebut dalam skandal Panama Papers tak dapat didiamkan saja. Apalagi ada nama Menteri BUMN, Rini Soemarno di dalamnya.

Untuk itu, Ceter for Budget Analysis (CBA) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh menganggap enteng skandal ini, mesti membongkar dan menyeretnya ke ranah hukum.

“Karena kasus Panama Papers ini ada dugaan money laundrey, pengemplangan pajak, sekaligus pengkhianatan terhadap NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” tandas Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, kepada Aktual.com, di Jakarta, Kamis (7/4).

Di beberapa negara di luar negeri, para pejabat yang terlibat dalam skandal Panama Papers ini merasa malu, dan akhirnya mengundurkan diri. Seperti Perdana Menteri Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, satu negara di Eropa Utara.

“Ingat, di Islandia, Perdana Menterinya mundur gara-gara Panama Papers ini, tapi di Indonesia Presidennya kok malah santai-santai saja,” kritik dia.

Menurut Uchok, skandal Panama Papers bukan hal biasa. Karena banyak nama-nama orang penting yang tercatat di dalamnya.

“Bahkan ada nama Menteri Rini Soemarno masuk data itu, kenapa Presiden diam saja? Ini bukti Presiden tidak sensitif terhadap persoalan ini (Panama Papers),” cetus Uchok.

Untuk itu, Uchok meminta Jokowi agar persoalan Paper Panama ini, dibongkar dan ditindaklanjuti secara hukum oleh KPK, PPATK, Dirjen Pajak, Kejaksaan dan Polri.

“Harus ditindaklanjuti oleh penegak hukum,” cetus Uchok.

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS