Jakarta, Aktual.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) terus mendalami motif dan adanya indikasi keterlibatan pemerintah dalam pinjaman dana lunak dari China Development Bank (CDB) kepada tiga Bank BUMN Indonesia sebesar USD3 miliar atau sekitar Rp42 triliun.
Menurut Ketua Komisi VI DPR, Achmad Hafisz Tohir bahwa pola pinjaman tersebut begitu sangat dikondisikan sedemikian rupa, sehingga proses yang terjadi begitu cepat, termasuk nasabah tujuan penyaluran dana kredit telah dipersiapkan sebelum pinjaman terjadi.
“Ini aneh prosesnya begitu capat, kalau dikatakan ini business to business, tapi sepertinya sudah ada pembicaraan level atas. DPR masih mendalami ada indikasi keterlibatan pemerintah China dengan pemerintah Indonesia atas pinjaman tersebut,” tuturnya di Jakarta, Rabu (2/3).
Bagi Tohir, sulit dipercaya bahwa dana tersebut hanya murni urusan bisnis, DPR mengkhawatirkan bahwa dana itu akan menusuk sektor strategis aset nasional dan akan merugikan negara.
Lebih lanjut dia menceritakan bahwa pinjaman tersebut ada kaitannya atas kunjungan Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden China, Xi Jin Ping waktu itu.
Kemudian ditindaklanjut oleh Rini selaku Menteri BUMN, maka terjadilah kesepakatan pinjaman dari CDB kepada tiga bank BUMN. Untuk itu DPR tidak percaya kalau dikatakan pinjaman tersebut hanya murni urusan bisnis, DPR mensinyalir ada keterlibatan pemerintah yang memberikan jaminan kepada CDB, dan hal tersebut menyalahi aturan dan perundang-undangan yang ada.
Adapun tiga bank plat merah yang melakukan pinjaman USD3 miliar atau sekitar Rp42 triliun dari CDB tersebut yakni Bank Mandiri, BNI, BRI.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
