Jakarta, Aktual.com-Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih menilai jika tidak berjalannya program bahan bakar minyak (BBM) satu harga di Papua, lantaran tidak adanya pengawasan.
Sehingga, program BBM itu hanya dinikmati sampai para pengecer saja. Hal itu disampaikan terkait keluhan toko Masyarakat Papua yang mengatakan bahwa program Jokowi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Mekanisme satu harga ini harus benar-benar diawasi dan harus bekerjasama dengan Pemda setempat,” kata Eni saat dihubungi, di Jakarta, Jumat (23/12).
“Sehingga sangat disayangkan, dengan dana uang begitu banyak agar program dapat dirasakan masyarakat, tapi justru dinikmati para pengecer saja,” tambahnya.
Pun demikian, Eni mengakui sudah menyampaikan ikhwal tidak berhasilnya program tersebut di Papua, baik ke Menteri ESDM maupun dengan Dirut Pertamina.
“Ya, saya juga sudah sampaikan ke Menteri ESDM pada saat Raker, juga dengan Dirut Pertamina saat RDP (rapat dengat pendapat), bahwa satu harga hanya sampai di tingkat pengecer satu harga belum sampai ke tangan rakyat Papua,” papar politikus Golkar itu.
Ia meyakini bahwa program itu dapat berjalan, asal diikuti dengan pengawasan yang sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Program satu harga di Wilayah Papua bisa dilaksanakan asal Pemda setempat benar mengawasi distribusi nya,” pungkasnya.
Sebelum sempat diberitakan, Tokoh agama di Papua, Pastor John Djonga, menyebutkan, kebijakan bahan bakar minyak satu harga di Papua belum berjalan dengan baik.
Ia mengatakan, harga BBM hanya turun seperti di Jawa, saat Presiden Joko Widodo melakukan blusukan di Papua.
Akan tetapi, tak lama setelah Jokowi meninggalkan Papua, harga BBM kembali melonjak.
“Beliau pulang, satu-dua minggu, harga kembali ‘normal’,” kata John saat berbicara dalam Seminar Nasional “Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Papua” di Auditorium LIPI, Jakarta, Senin (18/12).
Pewarta : Novrizal Sikumbang
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
