Jakarta, Aktual.com — Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) menaikkan bantuan pinjaman modal kepada Pemerintah Indonesia menjadi USD2,2 miliar untuk pembangunan infrastruktur selama tahun 2016.
Angka tersebut naik dari bantuan yang diterima Pemerintah Indonesia di 2015 yakni sebesar 1,4 miliar dolar AS.
“Untuk tahun depan (2016), Insha Allah kita (ADB) akan menaikkan pagu bantuan yang lebih besar untuk dimanfaatkan Indonesia selaku pemilik ADB. Kalau tahun ini kira-kira 1,4 miliar dolar AS untuk bantuan technical assisstance, tahun depan kami akan ‘scalling up’ hingga 2,2 miliar dolar AS,” kata Wakil Presiden ADB Bambang Susantono, di Jakarta, Kamis (3/9).
Dia menjelaskan peningkatan pagu pinjaman tersebut disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Indonesia dalam membangun sarana infrastruktur.
“Tentu Indonesia sebagai negara yang memiliki kebutuhan pembangunan yang lebih besar, pasti memerlukan biaya pembangunan yang lebih banyak,” jelas Bambang usai bertemu Wapres RI Jusuf Kalla.
Direktur ADB di Indonesia, Steven Tabor, menyebutkan bunga pinjaman tersebut sebesar 1,2 persen dengan “gross period” selama lima tahun.
“Paling banyak anggaran atau ‘support’ dari ADB itu digunakan untuk program-program infrastruktur yang biasanya memakan waktu agak lama, sehingga biasanya ada gross period selama lima tahun yakni tidak ada yang dibayar kembali. Setelah itu baru dibayarkan kembali dengan bunga yang relatif rendah,” jelas Steve.
Sementara itu, Pemerintah akan menggunakan dana bantuan tersebut untuk membangun sarana infrastruktur yang diperlukan setiap tahunnya.
Bambang menjelaskan Pemerintah akan melihat kebutuhan pembangunan secara “case by case” meskipun akan ada sejumlah sektor yang menggunakan mekanisme “result based landing”.
“Jadi result based landing itu suatu inovasi pembiayaan di mana ADB nantinya akan memfasilitasi infrastruktur yang dibangun oleh BUMN atau Kementerian, kemudian nantinya akan diganti oleh ADB,” ujarnya.
Dia mengklaim mekanisme pembiayaan tersebut lebih cepat cair sehingga proses pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat lebih cepat dilakukan.
Artikel ini ditulis oleh:
