Jakarta, Aktual.com — Keputusan Presiden Joko Widodo menetapkan kilang pengolahan gas Blok Masela agar dilakukan di darat (onshore) akan menimbulkan gempa politik yang berdampak tsunami bagi kelompok “fundamentalis pasar” di pemerintahan, terutama yang sekarang menguasai sektor energi dan sumberdaya mineral yang dikomandoi Sudirman Said.
Pendapat ini disampaikan Adhie M Massardi di Jakarta, Sabtu (26/3) ketika ditanya wartawan soal keputusan Presiden yang mengakhri polemik “onshore vs offshore” Blok (gas) Masela dengan pilihan di darat, sebagaimana disarankan Menko Maritim dan Sumberdaya, Rizal Ramli.
Menurut sekjen MKRI (Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia) ini, pilihan Presiden jelas dan lugas. Bukan perkara teknologi dan perhitungan keekonomian yangnjelimet dan pasti mengundang perdebatan tiada habis-habisnya. Tapi dasarnya logika dan akal sehat yang berbasis Konstitusi.
“Setelah dua tahun memerintah, dengan kasus Blok Masela ini Presiden jadi lebih memahami bahwa untuk menjalankan logika dan akal sehat berbasis Konstitusi itu ternyata memerlukan energi besar dan kehati-hatian, karena kekuatan kaum fundamentalisme pasar (neolib) di pemerintahan memang sangat kuat dan dominan, terutama di sektor energi dan sumber daya mineral,” kata Adhie.
Makanya, menurut koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini, Jokowi niscaya akan menggunakan momentum Blok Masela ini untuk membersihkan pemerintahan (kabinet dan lingkar dalam Istana) dari kaum neolib, yang nyaris menjerumuskannya ke skandal pelanggaran Konstitusi berat dan tindak pidana korupsi.
“Masih hangat dalam ingatan, atas desakan Menteri ESDM Sudirman Said Cs, Presiden nyaris menandatangani perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia secara melawan hukum, membangun storage BBM sia-sia yang akan merugikan kocek Pertamina 2,4 milyar USD.”
“Semua itu berhasil digagalkan dengan konsekuensi adanya kegaduhan politik. Termasuk pembatalan pipanisasi BBM Pertamina di Jawa seharga USD 5,3 milyar yang akan mematikan bisnis jasa angkutan tangki swasta, pungutan ilegal BBM Rp200/liter (kali 40 juta kiloliter/tahun) yang akan dijadikan ladang korupsi dana non-budgeter di masa orde baru.”
Lebih lanjut Adhie mengingatkan, kalau Presiden Joko Widodo memaksimalkan momentum Blok Masela ini untuk menggusur kekuatan kaum fundamentalis pasar (neolib) dari pemerintahan, yang kini jaringannya dipimpin Kuntoro, maka pemerintah tidak perlu lagi bergaduh-gaduh dahulu untuk menjalankan (ekonomi) Konstitusi yang selalu diteriakkan Rizal Ramli, dan Nawacita serta Trisakti yang dijanjikan Presiden selama ini.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
