Jakarta, Aktual.com – Kado pahit awal tahun dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berupa kenaikan tarif listrik, bahan bakar minyak dan administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan dinilai berlawanan dengan kebijakan tax amnesty yang diberlakukan sejak akhir tahun lalu.
Kontradiksi ini berkaitan dengan ketidakadilan yang dialami masyarakat kaya pengemplang pajak, dan masyarakat menengah ke bawah. Demikian disampaikan Juru Bicara Kepresidenan era Gus Dur, Adhie Massardi kepada Aktual.com.
Dia pun menilai, kado pahit awal tahun ini sangatlah ironis karena diberlakukan saat kondisi ekonomi yang tengah sulit. “Pengemplang pajak dikasih ampunan pajak, tiba-tiba masyarakat baik yang taat pajak dikasih kado awal tahun berupa kebijakan kenaikan listrik sampai biaya STNK, dan lain-lain. Ini menurut saya sangat tidak baik,” ujar Adhie saat dihubungi Aktual, Sabtu (7/1).
Kebijakan berupa kenaikan biaya di berbagai bidang ini, menurut Adhie, tentunya akan menambah beban ekonomi pada masyarakat kecil. Dia pun sangat menyayangkan kado pahit yang harus diterima masyarakat pada awal tahun ini.
“Ini pastilah akan menyakiti hati rakyat karena orang kaya dikasih ampunan, orang miskin justru dikasih tekanan,” ujar Adhie.
Laporan: Teuku Wildan
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
Wisnu
