Jakarta, Aktual.co — Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Salamuddin Daeng menilai ekonomi Indonesia akan baik jima konsolidasi politik pemerintahan terselesaikan. Pasalnya benturan-benturan politik berpengaruh pada penataan sistem dipemerintahan yang memicu stabilitas ekonomi.
“The ekonomi is good but the politic is bad, Jadi sesungguhnya ekonomi Indonesia bisa baik kalau konsolidasi politiknya selesai, nah konsolidasi politiknya kan akan brujung pada penataan sistem. Konsolidasi partai-partai, lalu konsolidasi dengan rakyat, sebagai basis dukungan politik untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang sedang berjalan,” ujar Daeng di Jakarta, Senin (6/4).
Namun, Daeng menuturkan tapi benturan politik saat ini sangat kompleks, muloi dari pemerintah dan DPR, kemudian benturan diantara lembaga-lembaga negara, polisi dan KPK, benturan diinternal parpol, dan itu tidak bisa sejalan dengan tujuan-tujuan ekonomi. “pasti berlawanan, kalau bnturan ini semakin luas, pencapaian stabilitas politiknya bagaiamana,” tuturnya
Menurutnya, pemerintahan sekarang harus belajar dari pemerintan dimana stabilitas ekonomi Indonesia pernah terguncang.
“Kan kita bisa belajar dari pak Harto, pak Harto yang dijaga awalnya stabilitas politik dulu, setelah selesai lalu didinginkan harga kebutuhan dasar, pangan, energi, air dan sebagainya. Dingin dulu baru dia bisa berpikir melompat, membangun infrastruktur dan sgala macam. Tahapannya begitu, jadi sekarang kalo konsolidasi politiknya tidak jalan bagaimana mau malkukan penataan ekonomi,” katanya
Daenga mengatakan karena ekonomi akan berujung pada penataan sistem, maka kebijakan pemerintah yang butuh dukungan undang-undang dan sebagainya di konsolidasikan ke dalam parpol agar tidak mendistorsi rencana-rencana pemerintah.
“Tapi yang terjadi sekarang benturan semakin keras, dan itu akan berujung pada memburuknya stabilitas ekonomi, kalau ini trus berlangsung pemerintah tak punya kesempatan mewujudkan rencana-rencana besarnya, sibuk saja mengurus konflik lembaga negara,” kata Daeng
Selain itu, ditambah dengan konflik permanen, misalnya Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tidak terselesaikan. Sementara keduanya berbeda, OJK mengawasi perbankan, BI mengawasi lalu lintas keuangan, padahal antara perbankan dan lalu lintas moneter tidak bisa dipisahkan. “bagaimana misahinnya ? mestinya dua lembaga ini bersatu, BI, OJK, Kemenkeu, LPS, mesti satu badan,” tambahnya
Daeng menyarankan pemerintah menyelesaikan konsolidasi politik supay dapat menata sistem ekonomi.
“Jadi bagaimana pemerintah mengkonsolidasikan lembaga-lembaga ini tanpa adanya konsolidasi yang bersifat politik, secara politik kita harus menata dulu. Konsolidasi pemerintah mulai dari elit sampai rakyat, baru kemudiaan bisa menyusun pondasi untuk menata sistem, kalau nggak lakukan penyelesaian politik nggak mungkin ekonomi bisa baik,” katanya
Artikel ini ditulis oleh:
