Jakarta, Aktual.com – Lektor Kepala Bidang Oseanografi Institut Pertanian Bogor (IPB) Alan F Koropitan mengingatkan pemerintah, baik pusat ataupun Pemprov DKI, harus berani bertanggung jawab jika tetap memaksakan proyek Giant Sea Wall dan Reklamasi Teluk Jakarta.
Kata dia, jika di kemudian hari setelah proyek itu jadi dan dampaknya merugikan masyarakat Jakarta, maka pemerintah sekarang yang meloloskanlah yang harus tanggung jawab. Dan bukan malah nantinya membebani masyarakat Jakarta pakai dana APBD untuk penanggulangannya.
“Tidak boleh nantinya melarikan diri begitu saja setelah dapat keuntungan dari pengembang tapi tidak mau tanggung jawab,” ucap dia, saat ditemui Aktual.com, Minggu (13/9).
Ucapan bernada kesal itu disampaikan Alan, lantaran dia merasa pemerintah seperti tidak mau mendengar masukan dari kalangan akademisi yang memang memahami persoalan di pesisir pantai Teluk Jakarta.
“Kalau ternyata saran kita tidak didengar ya mereka harus bertanggung jawab atas akibatnya nanti kalau Teluk Jakarta berubah jadi kubangan besar,” ucap dia.
Pasalnya, Alan seperti sebelum-sebelumnya, mengaku masih tidak mendapat jawaban atas pertanyaan mengenai solusi mengatasi dampak dari proyek ambisius yang sarat aroma bisnis properti itu, ketimbang untuk melindungi warga Jakarta.
“Saya tidak bisa memahami logika pemerintah yang seperti itu. Itu mau dibuat GSW dan reklamasi, memangnya mau pakai pompa sekuat apa buat membuang airnya? Belum pengolahan limbahnya nanti, siapa yang mau danain? Kita bertanya-tanya soal itu tapi belum ada jawaban,” ucap dia.
Dilanjutkan dia, upaya Pemprov DKI untuk mengatasi persoalan banjir dengan normalisasi sungai saja belum selesai, tapi di Teluk Jakarta malah mau dibuat pulau-pulau reklamasi. “Kan namanya menyumbat jadinya. Bagaimana logikanya sih pemerintah? Heran saya,” ucap dia.
Artikel ini ditulis oleh:
