Jakarta, Aktual.co —Dalam dua tahun terakhir, jumlah titik jalan berlubang di DKI Jakarta semakin bertambah banyak. Dinas Bina Marga DKI bahkan mencatat ada 197 titik jalan yang rusak. Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama (Ahok) pun mengakui, pihaknya memang tidak banyak melakukan perbaikan jalan di dua tahun terakhir.
“Terus terang satu dua tahun itu banyak gak dikerjain,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Rabu (28/1).
Ada beberapa alasan yang menghambat upaya perbaikan jalan. Di antaranya terkait status jalan nasional dan jalan provinsi. Misal untuk Jalan Daan Mogot yang merupakan jalan nasional.
Kata Ahok, perlu ada pembagian yang jelas, mana jalan nasional dan mana jalan provinsi. Sehingga dalam perbaikannya juga jelas yang menangani. Karena kejelasan itu terkait dengan anggaran.
“Jadi lebih baik dibagi saja (kewenangannya) langsung. Jadi kita mesti jelas kalau dia (pemerintah pusat) duitnya enggak cukup, lebih baik pakai uangnya untuk provinsi lain saja atau dia pakai enggak usah merata. Lebih baik jalan dijaga setahun. Kalau tidak bisa yang lain kami yang kerjakan,” ujar dia.
Adapun penyebab lain minimnya perbaikan jalan dilakukan pemprov DKI, kata Ahok, lantaran banyak oknum Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang ‘menilep’ anggaran perbaikan jalan. “Makanya sudah dicopot-copotin (pejabat). Ada yang sampai kasus kan. Dia lapor sudah dikerjain (perbaikan jalan), padahal enggak, ya kita enggak mau bayar,” ucap dia kesal.
Namun, pasca disahkannya APBD tahun ini, Ahok optimis perbaikan jalan berlubang akan selesai dalam dua tahun. “Yang penting yang hot-mix itu di LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dia tambah. Sekarang ada 20 lebih AMP‎ (Asphalt Mixing Plant), cuma dia masukin 6. Satu dua tahun ini pasti bisa,” ucap dia.
Anggota Komisi D DPRD DKI Pandoparan Sinaga berpendapat Pemprov DKI tak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat untuk perbaikan jalan nasional. Meskipun kewenangan memperbaiki jalan protokol Ibukota memang ada di Pemerintah Pusat.
“Kalau rusak gak perlu harus menunggu pemerintah pusat. Anggaran kan banyak di rumah kita (DKI),” ujar dia, di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).
Ketimbang menunggu payung hukum untuk tangani perbaikan jalan protokol, Pandoparan menyarankan Pemprov DKI melakukan kordinasi dengan pemerintah pusat sambil menjalankan perbaikan tersebut.  “Inikan niat baik, apa sih yang harus ditakutin. Jangan sampai menunggu, setelah orang ada korban baru diperbaiki. Memang sambil berjalan, (perbaikan) jelaskan ke pemerintah. Biar tidak berbenturan,” ungkap dia.
Politisi PDI-P menegaskan dengan diketuknya APBD DKI tahun anggaran 2015 ini, sebaiknya Dinas Bina Marga segera melakukan perbaikan. “Lebih bagus anggaran ini sudah diketuk tinggal Dinas Bina Marga saja. Artinya diperbaikilah,” ujar dia.
Dia berkeyakinan dengan sikap pemerintah provinsi DKI Jakarta yang pro aktif dalam melakukan penangan. Pemerintah pusat khususnya Presiden Joko Widodo akan memahami dan menyambut niat baik pemerintah pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Sambil kita pendekatan kepemeritah pusat. Dikerjakan, Apalagi Presiden kita mantan Gubernur DKI Jakarta, yang memahami persoalan DKI, pasti pusat mengertilah,” ucap dia.
Berdasarkan data Dinas Bina Marga, ada 197 titik jalan rusak di Jakarta. Ratusan titik jalan berlubang tersebut tersebar di lima wilayah DKI Jakarta. Di antaranya di kawasan Jakarta Barat; Stasiun Beos dan Taman Sari, Jakarta Utara; Jalan Yos Sudarso, Kelapa Gading, Jakarta Selatan; Jalan Permata Hijau, dan Kebayoran Lama.

Artikel ini ditulis oleh: