Jakarta, Aktual.com – Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ancam pidanakan pelaku penyerangan terhadap Anggota Satpol PP Jakarta Pusat saat melakukan penertiban PKL di kawasan Monas, Rabu (17/6) kemarin.
Ahok geram lantaran Satpol PP kerap menjadi korban kekerasan, namun tidak dianggap melanggar HAM. Namun jika ada korban dari pedagang, Satpol PP dianggap melanggar HAM.
“Harus lapor mereka ke polisi ya kan. Enak aja kita yang serang nggak melanggar HAM, dia yang kena harus melanggar HAM,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Kamis (18/6).
Saat ditanya pendekatan apa yang akan dilakukan terhadap PKL Monas, Ahok mengatakan tidak akan ada pendekatan apa-apa. “Mau pendekatan apa, kita udah pendekatan kok, udah hitung jumlah anda (PKL) kok, itu yang beranak pinak itu semua,” ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, anggota Satpol PP yang melakukan pembersihan di kawasan Monas, Rabu (17/6) kemarin diserang para PKL yang marah. Kepala Satpol PP Jakarta Pusat Yadi Rusmayadi menuturkan, awalnya anak buahnya melakukan penertiban di sekitar Monas. Namun para pedagang yang berang dagangannya disita, sore harinya menyerang anggota Satpol PP yang tengah menggelar penjagaan rutin di Monas.
“Sekitar pukul 16.45 WIB terjadilah penyerangan PKL kepada anggota kami di sana. Anggota kami dilempari oleh PKL,” kata Yadi, Rabu (17/6) malam.
Seorang anggota Satpol PP bernama Idris Hutagaol (34) mengalami luka sobek di bagian tangan akibat menangkis lemparan. “Belum diketahui kena lemparan apa. Piring atau kena pecahan kaca gerobak,” ungkap Yudi.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun sudah mengingatkan Ahok yang dianggapnya sudah kelewat batas terus menerus ‘menyiksa’ PKL Monas.
Dalam rilisnya, Ali mengingatkan Ahok agar tidak perlu kalap dengan PKL Monas.
“Jangan siksa (PKL) mereka terus menerus, sabar itu ada batasnya. Doa mereka didengar Allah SWT. Jangan sampai diazab Tuhan di muka bumi. Ahok harus hentikan mendhalimi PKL Monas,” ujar dia, dalam rilis yang diterima, Rabu (16/6).
Lanjut dia, “Monas bukan milik Ahok melainkan milik seluruh rakyat Indonesia peninggalan para leluhur pribumi nusantara,” ujar Ali.
Artikel ini ditulis oleh:
