Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah kabar masuknya anggaran untuk Light Rail Transit (LRT) di draf APBD DKI versi Pemprov DKI yang dikirim ke Kemendagri.
Kata dia, anggaran untuk LRT sudah tidak masuk lagi di APBD yang diserahkan ke Kemendagri, setelah dicoret DPRD. “LRT kita nggak dikasih lagi (oleh DPRD),” kata Ahok saat dikonfirmasi, di Balai Kota, Jumat (13/3).
Diberitakan sebelumnya, sebuah artikel yang dimuat di Kompasiana (11/3) kemarin menyebut Ahok memasukkan beberapa anggaran yang sudah ditolak dewan ke draf APBD yang diserahkan ke Kemendagri. Untuk LRT, Ahok disebut di situ memasukkan anggaran sebesar Rp297 miliar.
Dengan begitu, di artikel itu, Ahok pun dianggap berbohong. Karena usai pengajuan anggaran itu dicoret, Ahok sesumbar proyek bakal tetap berjalan dengan dibiayai swasta, yakni Agung Podomoro.
Saat dimintai komentar atas artikel yang dimuat di rubrik Kompasiana (11/3) itu, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai jika memang benar Ahok menyelipkan anggaran tanpa persetujuan DPRD, maka itu bisa disebut anggaran ‘siluman’.
“Kelihatan kalau dia (Ahok) tetap ngotot anggaran ini harus masuk (APBD) meski tak disetujui DPRD. Ya ini bisa disebut siluman, karena sudah dihapus dari draf APBD yang disepakati dengan dewan di paripuna. Alias anggaran itu diselipkan tanpa persetujuan dewan,” ujar Uchok, saat dihubungi Aktual.co, Jumat (13/3).
Dalam artikel yang ditulis akun bernama Go Teng Shin itu, disebutkan Ahok bukan hanya menyelipkan anggaran LRT saja. Tapi juga proyek tanggul raksasa atau yang dikenal dengan istilah Giant Sea Wall. Ahok disebut memasukkan anggaran hampir Rp200 miliar. Lalu untuk urusan pembebasan tanah di Jakarta. Ada sejumlah anggaran pembebasan tanah yang tidak ada perincian di mana dan berapa. Jika ditotal, dalam artikel itu, anggaran ‘siluman’ yang ada di APBD versi Pemprov DKI mencapai Rp4 triliun.
Artikel ini ditulis oleh:
