Jakarta, Aktual.com —Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mengaku tidak setuju dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja (Ahok) yang berupaya meningkatkan kesejahteraan personel TNI dan Polri yang ada di DKI Jakarta dengan memberikan uang saku dan uang makan.
Dijelaskan Taufik bahwa pemberian uang saku kepada personil TNI dan Polri sangat menyalahi aturan. Pasalnya Gubernur Ahok mengambil anggaran tersebut dari Pos Bantuan Sosial. Disarankan Taufik, untuk memberikan bantuan kepada TNI dan Polri sebaiknya dimasukan melalui anggaran hibah instansi.
“Kan ada hibah ke instansi terkait, nah itu lebih baik secara aturan. Saya kasih contoh misalnya hibah untuk kodam kan untuk beresin kali ciliwung, itu kan kali pemerintah pusat dan pemda ga bisa sentuh. Tapi kalau ga diberesin kan akan banjir? Maka kita minta bantuan kodam,” kata Taufik di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/7).
Taufik mengkhawatirkan jika anggaran tersebut digelontorkan maka akan terjadi double budget oleh karena itu, kata Taufik. Sebaiknya dimasukan kedalam anggaran hibah.
Lebih lanjut dia menegaskan, akan meminta komisi A DPRD DKI Jakarta untuk menyoroti rencana Ahok tersebut. Lagi-lagi dijelaskan Taufik, Gubernur Ahok akan memberikan anggaran tersebut dari anggaran Pos Bantuan Sosial. Padahal menurut Taufik Pos Bantuan Sosial itu diperuntukannya untuk masyarakat kurang mampu atau untuk bencana.
“Memang itu untuk sosial? Sosial ya buat warga. Saya cenderung relatif tidak setuju. karena itu lebih akan melanggar aturan,” tutupnya.
Diberitakan sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana meberikan TNI dan Polri uang saku Rp250ribu dan uang makan Rp48ribu perhari. setelah melaksanakan apel bersama di Markas Kodam Senin lalu (27/7).
Niat Ahok memberikan uang saku lantaran besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI 2015 senilai Rp 2,7 juta tidak cukup menghidupi sepasang suami istri dengan anak. Ahok juga tengah menyiapkan peraturan agar bisa menarik 2,5% dari pendapatan asli daerah (PAD). Nantinya, dana tersebut bisa dijadikan sebagai insentif untuk anggota TNI dan Polri.
Selain memberi uang saku, Ahok juga berencana membuat aturan agar anggota TNI Polri tak perlu lagi membayar ongkos ketika naik Transjakarta.
“Diharapkan nantinya personel TNI-Polri serta keluarga bisa makin sejahtera. Kita ini kan punya uang banyak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
